REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai, kesediaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, harus dilihat dari perspektif penanganan darurat kemanusiaan.
Pernyataan Sudarnoto ini terkait dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar dan Yordania. Sebelum berangkat, Prabowo menegaskan, kunjungannya kali ini salah satunya bertujuan untuk mengevakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan di Indonesia.
Menurut Prabowo, Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan “lampu hijau” dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.
Sudarnoto menerangkan, evakuasi darurat ke Indonesia ini, yang sebetulnya selama ini juga sudah terjadi. Para pengungsi kemudian ditampung di Yordania dan Mesir, dilakukan khusus untuk anak-anak, perempuan dan kalangan renta yang menjadi korban kekejian Israel untuk penanganan medis.
Indonesia memiliki peluang untuk penanganan darurat medis bagi anak-anak, perempuan dan kelompok renta ini karena Indonesia memiliki rumah sakit dalam jumlah yang besar. "Ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah atau NU dan lain-lain juga bisa ambil peran karena memiliki rumah sakit," ujar Sudarnoto kepada Republika, Kamis (10/4/2025).
Ia menjelaskan, rencana Prabowo tidak seperti ide gila Presiden AS Donald Trump tentang relokasi warga Gaza. Karena itu, evakuasi harus melalui prosedur dan mekanisme yang memberikan jaminan adanya kesementaraan warga Gaza di Indonesia, selama menjalani penanganan medis. Tak hanya itu, harus ada jaminan tanah Palestina tetap terjaga menjadi tanah yang merdeka, tidak akan diambil alih dan dimiliki oleh negara manapun.
"Indonesia harus tetap menolak ide relokasi sebagaimana yang diajukan Trump karena ini bersemangat imperialistik dan bahkan akan menimbulkan krisis kemanusiaan baru," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika