REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Pemerintahan Trump melanjutkan penjualan lebih dari 20 ribu senapan serbu buatan Amerika Serikat ke Israel bulan lalu, Maret 2025.
Informasi ini terungkap menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters dan sebuah sumber yang mengetahui masalah ini, melanjutkan penjualan yang sempat ditunda oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden karena kekhawatiran bahwa senapan-senapan tersebut dapat digunakan oleh para pemukim ekstremis Israel.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengirimkan pemberitahuan kepada Kongres pada 6 Maret untuk penjualan senilai 24 juta dolar AS tersebut, dan mengatakan bahwa pengguna akhirnya adalah Kepolisian Nasional Israel, demikian menurut dokumen tersebut, demikian Reuters melaporkan.
Penjualan senapan tersebut merupakan transaksi kecil di samping miliaran dolar senjata yang dipasok Washington ke Israel.
Namun hal ini menarik perhatian ketika pemerintahan Biden menunda penjualan tersebut karena kekhawatiran bahwa senjata-senjata tersebut dapat jatuh ke tangan pemukim Israel, yang beberapa di antaranya telah melakukan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Pemerintahan Biden telah menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang dituduh melakukan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel, yang telah mengalami peningkatan serangan pemukim terhadap warga Palestina.
Pada hari pertamanya menjabat pada 20 Januari 2025, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang membatalkan sanksi Amerika Serikat terhadap pemukim Israel dalam sebuah pembalikan kebijakan Amerika Serikat.
BACA JUGA: Viral Perempuan Pukul Askar di Area Masjid Nabawi Madinah, Ini Tanggapan Arab Saudi
Sejak saat itu, pemerintahannya telah menyetujui penjualan senjata senilai miliaran dolar kepada Israel. Pemberitahuan kongres pada 6 Maret lalu mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mempertimbangkan "pertimbangan politik, militer, ekonomi, hak asasi manusia, dan kontrol senjata."
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak menanggapi permintaan komentar ketika ditanya apakah pemerintah Amerika Serikat meminta jaminan dari Israel atas penggunaan senjata tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika