REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump belum menelepon Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk membahas usulan pemukiman kembali warga Palestina di Gaza agar berada di Sinai Mesir.
Trump telah mengumumkan bahwa dia akan melakukannya pada hari Ahad (26/1/2025) sore lalu, namun dia telah menghubungi Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa.
Para pengamat menafsirkan penundaan atau kemungkinan pembatalan panggilan tersebut sebagai tindak lanjut dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, di mana mereka menegaskan penolakan kategorisnya terhadap proposal Amerika Serikat.
Mesir menilai seruan itu buruk dan kedua belah pihak memilih untuk tidak merujuk pada apa yang terjadi di dalamnya, sementara tidak mengabaikan kemungkinan bahwa pihak Mesir marah dan menolak untuk menerima panggilan tersebut setelah pernyataan Trump, atau bahwa pihak Amerika Serikat marah atas apa yang tampaknya merupakan posisi Mesir yang menolak pernyataannya, seperti yang tercantum dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, menurut pernyataan Mesir.
Di sisi lain, ada perdebatan tentang mengapa pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dan bukannya oleh kepresidenan, terutama karena masalah ini mempengaruhi urusan kedaulatan Mesir.
Patut dicatat bahwa kepresidenan Mesir memiliki preseden untuk membalikkan posisi Kementerian Luar Negeri pada masa mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yaitu dalam konteks masalah Palestina yang terkait dengan kecaman terhadap permukiman.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri kemarin menekankan konstanta dan penentu penyelesaian politik masalah Palestina, menekankan bahwa masalah Palestina tetap menjadi titik pusat Timur Tengah.
"Penundaan dalam menyelesaikan masalah ini dan mengakhiri pendudukan, sambil memulihkan hak-hak sah rakyat Palestina, merupakan dasar ketidakstabilan di wilayah tersebut," tambah pernyataan tersebut.
Kementerian tersebut juga menyatakan dukungannya yang berkelanjutan untuk keteguhan rakyat Palestina di tanah mereka dan ketaatan mereka pada hak-hak mereka yang sah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
Mesir mampu
Mantan Menteri Luar Negeri Mesir Mohamed al-Orabi menegaskan kemampuan Mesir untuk menggagalkan rencana Trump dengan membangun front regional dan internasional yang menolak proposal tersebut, dengan mencatat bahwa rencana ini merupakan ancaman terhadap stabilitas kawasan yang rapuh, sehingga memberikan Mesir pengaruh utama untuk menggagalkannya.
"Mesir mengandalkan penolakan Yordania dan Palestina terhadap rencana ini, dengan kepatuhan Palestina terhadap tanah mereka, yang ditunjukkan dengan jelas dalam kembalinya mereka ke Gaza utara dan desakan mereka untuk mempertahankan hak-hak nasional mereka, yang memperkuat posisi mereka yang menolak rencana Amerika Serikat yang melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," ujar Orabi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika