Senin 13 Jan 2025 09:56 WIB

Soal PIK 2, Persis: Jangan Untungkan Segelintir Elite Berduit

Persis setuju proyek strategis nasional di PIK 2 dievaluasi.

Lokasi pagar laut di perairan Pulau Cangkir, Kabupaten Tangerang, Jumnat (10/1/2025).
Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
Lokasi pagar laut di perairan Pulau Cangkir, Kabupaten Tangerang, Jumnat (10/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Persis KH Jeje Zainudin setuju dan mendukung pemerintah untuk evaluasi program Proyek Strategis Nasional di PIK 2.

"Persis sangat setuju dan mendukung pemerintah untuk meninjau ulang program PSN dan proyek PIK 2," ujar Kiai Jeje dalam pesan singkatnya kepada Republika, Senin (13/1/2025).

Baca Juga

Kiai Jeje mengatakan sikapnya itu dengan berdasarkan hasil survei atau analisis para ahli. Di mana, proyek tersebut sangat merugikan kalangan rakyat kecil dan merusak keseimbangan lingkungan alam maupun sosial.

Menurut Kiai Jeje, jika telah nyata potensi kerusakan alam dan kerusakan sosial, apalagi yang terancam menjadi korban yang dirugikan itu kalangan rakyat kecil yang mayoritas, tentu menjadi kewajiban negara untuk mendahulukan pembelaan dan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat banyak. Dari pada, memburu keuntungan materi bagi negara apalagi jika hanya untuk menyenangkan segelintir elite yang berduit saja.

Sebelumnya, MUI Pusat meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2. Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amirsyah Tambunan mengatakan proyek tersebut banyak mafsadatnya (keburukan yang membawa kerusakan).

"MUI sejauh ini hasil dari Mukernas sudah diketahui oleh publik tentu kita minta dihentikan. Kenapa? Karena lebih banyak mafsadatnya," ujar Amirsyah usai rapat di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (7/1/2025).  

Menurut dia, dalam proses pembangunan proyek tersebut masih ada hal-hal yang belum selesai, baik sisi perizinan maupun kompensasi.

"Terjadi beberapa kerugian hak-hak warga misalnya, kemudian juga proses hukum yang belum sesuai dengan prosedur, yang ini terkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang," ucap Amirsyah.

Dalam pertemuan ini, menurut Amirsyah, pihaknya juga telah melakukan tabayun terhadap sejumlah informasi yang menjadi pro dan kontra di media.

"Agar informasi yang kita terima atau yang terima oleh masyarakat tidak terjadi pro dan kontra, maka tentu kita melakukan cross check terhadap informasi-informasi tersebut mana yang dimaksud dengan PIK, mana yang dimaksud dengan PSN," kata Amirsyah.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement