REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengungkapkan,  Indonesia masih harus menghadapi tantangan berupa optimalisasi ekonomi dari kegiatan haji dan umrah dari jamaah di Tanah Air. Dia menjelaskan, meski lini tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar, kajian mendalam implementasinya masih diperlukan. 

"Jadi (aktivitas) haji dan umrah ini banyak sekali dana yang mengalir ke Saudi Arabia. Tapi sampai hari ini manfaat yang menerimanya baru negara Saudi. Oleh karena itu para menteri kita, menteri keuangan, sudah membicarakan hal ini dengan menteri keuangan Saudi supaya manfaat itu tidak hanya diperoleh oleh pemerintah Saudi, tapi juga oleh pemerintah Indonesia," ujar Ma'ruf. 

Menurut Wapres, sudah ada kesepakatan baik untuk sektor transportasi, akomodasi, konsumsi, dan beberapa hal potensial lainnya.

Petugas membantu seorang haji kloter BTJ-12 atau terakhir debarkasi Aceh turun dari pesawat saat tiba di Bandara Internasional Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Aceh, Senin (22/7/2024). Sebanyak 4.693 haji berserta petugas yang tergabung dalam 12 kloter debarkasi Aceh telah kembali ke Tanah Air usai menunaikan ibadah haji 1445 H, sementara jamaah Aceh berkurang 17 orang dari total 4.710 orang yang diberangkatkan karena 15 orang di antaranya meninggal dunia dan dua orang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. - (ANTARA FOTO/Khalis Surry)

"(Jadi) sebagian atau setengah manfaat untuk Saudi, setengah manfaat untuk Indonesia. Itu potensinya besar sekali setiap tahunnya, beberapa triliun yang bisa kita peroleh manfaatnya," ujar dia saat menghadiri acara "Seminar Nasional: Membaca Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Pemerintahan Baru Indonesia" yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/9/2024). 

Lebih jauh, dia menjelaskan, Indonesia masih harus mengatasi serangkaian tantangan jika ingin menjadi pusat industri halal dunia. Kendati demikian, Wapres mengatakan, pemerintah siap berperan untuk menangani semua tantangan tersebut. 

ia mengungkapkan, memajukan eksistensi industri halal dunia, industri dari sektor hulu hingga ke hilir, memerlukan upaya lebih agar tidak hanya meningkatkan produktivitas domestik, tapi juga memenuhi kebutuhan pasar global.

Untuk itu, Wapres mengatakan Indonesia berpeluang besar meningkatkan kontribusi ekspor produk halal sektor makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). "Sekarang sudah dilakukan penjajakan pembicaraan hampir di lebih 27 negara anggota OKI," ujarnya. 

Regulasi dan infrastruktur.. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika