Kemenag Bandingkan Larangan Jilbab di RS Medistra dengan Keterbukaan Polisi dan TNI

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Zayadi membandingkan pelarangan jilbab bagi perawat dan dokter umum di RS Medistra Jakarta Selatan dengan keterbukaan Polri dan TNI mengamokodasi Jilbab. Menurut dia, saat ini penggunaan Jilbab di institusi di kepolisian dan TNI saja sudah mendapatkan tempat.

Karena itu, lanjut dia, seharusnya pihak RS Medistra tidak melarang pegawainya untuk menggunakam jilbab.

"Maka kalau kemudian kita mengambil benchmarking kepada apa yang sudah diterapkan di TNI-Polri, saya kira semestinya tidak perlu ada pelarangan," ujar Zayadi kepada Republika.co.id, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, pelarangan jilbab tersebut sudah menyangkut soal hak dasar bagi setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Agar kasus larangan jilbab ini tidak terus berulang, menurut dia, perlu adanya persepsi yang sama terkait penggunaan jilbab.

"Saya kira karena kejadian ini kan berulang ya, hemat saya memang ke depan perlu ada persepsi yang sama terkait dengan bagaimana kebijakan menyangkut penggunaan jinbab terutama oleh para karyawan, oleh para pegawai di lembaga-lembaga pemerintah maupun di lembaga-lembaga swasta itu," kata Zayadi.

Sebelumnya, beredar di dunia maya surat yang tertulis dokter Diani Kartini bertanggal 29 Agustus 2024 ditujukan kepada Direksi RS Medistra. Dalam surat itu, dia mengatakan,

“Selamat Siang Para Direksi yang terhormat. Saya ingin menanyakan terkait persyaratan berpakaian di RS Medistra. Beberapa waktu lalu, asisten saya dan juga kemarin kerabat saya mendaftar sebagai dokter umum di RS Medistra. Kebetulan keduanya menggunakan hijab. Ada pertanyaan terakhir di sesi wawancara, menanyakan terkait performance dan RS Medistra merupakan RS internasional, sehingga timbul pertanyaan apakah bersedia membuka hijab jika diterima."

Dokter spesialis bedah onkologi itu pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari RS Medistra Jakarta Selatan, Sabtu (31/8/2024). Langkah ini dia ambil setelah rumah sakit tempat dia bekerja sejak 2010 itu, melarang perawat dan dokter umum mengenakan jilbab.

“Dan saya juga langsung keluar tidak bekerja di Medistra lagi setelah peristiwa itu, tepatnya kemarin, Sabtu 31 Agustus 2024,” ujar dia kepada Republika.co.id, Ahad (1/9/2024).

Permintaan Maaf RS Medistra

Baca Juga

Sementara, RS Medistra, Senin (2/9/2024), menyampaikan permohonan maafnya terkait dugaan pembatasan penggunaan jilbab bagi dokter dan perawatnya. RS Medistra mempersilakan bagi siapapun yang ingin bekerja sama untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Permintaan maaf itu disampaikan, salah satunya melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (2/9/2024). Berikut isinya:

Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat isu diskriminasi yang dialami oleh salah seorang kandidat tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen. Hal tersebut kini tengah dalam penanganan manajemen.

RS Medistra inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang mau bekerja sama untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Ke depan, kami akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi, sehingga pesan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.

Salam,

Dr. Agung Budisatria, MM, FISQua

Direktur