REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menonaktifkan dua nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan organisasi tersebut menyusul pertemuan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel.
"Saya sudah menonaktifkan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan MUI," kata Ketua MUI bidang Fatwa Prof Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh di Padang, Rabu (17/6/2024).
Hal tersebut disampaikan Asrorun Ni'am di sela-sela kegiatan Musyawarah Nasional Ke-10 Forum Zakat yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatra Barat. Secara detail, Asrorun Ni'am tidak menjelaskan atau menyampaikan identitas kedua nama tersebut karena saat ini masih dalam tahap penelusuran oleh MUI Pusat.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2014–2017 itu menegaskan langkah menonaktifkan dua nama yang diduga berkaitan dengan organisasi itu untuk kepentingan klarifikasi setelah pertemuan kader NU dengan Presiden Israel.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan dua nama tersebut sama sekali tidak ikut berangkat ke Israel bertemu Presiden Isaac Herzog. Namun, keduanya tergabung dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terafiliasi Yahudi. "Pada tahun kemarin dia melakukan kunjungan ke Dubes Israel di Singapura," ujar Asrorun.
Ia tidak menampik MUI bisa saja memberikan sanksi yang jauh lebih besar kepada dua nama itu apabila terbukti melakukan kesalahan fatal. Karena itu, langkah penonaktifan ditujukan untuk menyelidiki lebih jauh terkait pertemuan yang dinilai telah melukai masyarakat Indonesia.
"Nanti akan kita rapatkan lagi dan dia sudah dinonaktifkan. MUI tegas untuk itu," ujarnya.
Terkait pertemuan lima kader NU dengan Presiden Israel, MUI mengutuk keras langkah tersebut karena dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi. "MUI mengutuk karena dia tidak sensitif," kata dia. Menurut dia, pihak-pihak yang ikut hadir bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog sudah memberikan klarifikasi dan menerima sanksi.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengatakan, sanksi untuk lima aktivis NU yang berkunjung ke Israel diserahkan ke masing-masing lembaga otonom. Meski dilakukan atas nama pribadi, Gus Yahya meminta maaf atas polemik yang ditimbulkan usai kunjungan tersebut.
Ketua Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU), Margaret Aliyatul Maimunah menegaskan akan memberikan sanksi kepada dua pengurus PP Fatayat NU, Izza Annafisatud Daniyah dan Nurul Bahrul Ulum yang belum lama ini bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog. "Iya pastinya (akan diberikan sanksi)," ujar Margaret saat dihubungi Republika, Rabu (17/7/2024).
Dia mengatakan, PP Fatayat NU juga tidak pernah memberikan mandat dan izin kepada dua orang itu untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. "Karena yang bersangkutan tidak meminta izin dan memberikan konfirmasi sama sekali mengenai kegiatan tersebut. Hal ini tentu di luar kontrol organisasi Fatayat NU," kata dia.
Meskipun kunjungan dua pengurus Fatayat NU tersebut berkunjung ke Israel atas nama pribadi, tambah dia, PP Fatayat NU akan tetap memberikan sanksi kepada mereka. Karena, agenda mereka memberikan dampak negatif terhadap organisasi NU.
Sementara itu, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) juga buka suara terkait viralnya foto pertemuan lima aktivis NU bersama Presiden Israel, Isaac Herzog. Unusia akan menggelar sidang etik terhadap salah satu dosen Unusia, Zainul Ma'arif yang ikut serta dalam rombongan tersebut.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia, Dwi Putri mengatakan, pertemuan Zainul Maarif dengan Presiden Israel adalah aktivitas individual dan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Unusiasebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia.
"Unusia akan menggelar sidang etik terhadap saudara Zainul Maarif untuk mempertanggung jawabkan aktivitas yang bersangkutan mengingat kunjungan tersebut berdampak langsung bagi reputasi Unusia dan bertentangan dengan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Unusia," ujar Dwi dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika