Selasa 23 Apr 2024 20:29 WIB

Muslim Penyusup di Mata PM India Narendra Modi dan Ambisi Kembali Berkuasa 

Kebencian terhadap Muslim dijadikan komoditas politik di India

Rep: Mabruroh / Red: Nashih Nashrullah
Perdana Menteri India Narendra Modi berpidato menyerang umat Islam.
Foto:

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR)—organisasi hak-hak sipil dan advokasi Muslim terbesar di Amerika Serikat juga mengutuk pidato Modi dalam sebuah pernyataan yang dibagikan oleh TIME pada hari Senin.

"Tidak masuk akal, namun tidak mengejutkan, bahwa pemimpin sayap kanan Hindutva Narendra Modi menargetkan Muslim India dengan cacian yang penuh kebencian dan berbahaya meskipun ia berperan sebagai pemimpin sebuah negara dengan warisan agama yang begitu beragam," kata Direktur Eksekutif Nasional CAIR, Nihad Awad.

CAIR juga meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mendeklarasikan India sebagai "Negara yang sangat memprihatinkan” atas perlakuan sistematisnya terhadap Muslim dan kelompok minoritas lainnya. 

Modi sebelumnya ditolak masuk ke Amerika Serikat pada 2005, karena kedekatannya dengan pembantaian Gujarat 2002, selama masa jabatannya sebagai menteri utama negara tersebut dari tahun 2001 hingga 2014. Kerusuhan yang bermuatan agama menyebabkan lebih dari 1.000 orang terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah Muslim. Modi mengklaim peran politik utama negaranya pada 2014, dengan fokus pada pembangunan dan anti-korupsi. Dia terpilih kembali dengan kemenangan telak pada tahun 2019 dengan agenda yang lebih nasionalis Hindu.

Pidato kebencian anti-Muslim telah melonjak di India, dengan laporan terbaru oleh kelompok penelitian yang berbasis di Washington- India Hate Lab mencatat 668 kasus pada  2023. 

Meskipun terdapat 255 peristiwa yang terjadi pada paruh pertama pada 2023, angka tersebut meningkat menjadi 413 peristiwa pada paruh kedua tahun ini, atau meningkat 63 persen. Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa 75 persen dari total peristiwa tahun itu terjadi di negara bagian yang dikuasai BJP.

Mengingat pernyataan pada Ahad, para pemimpin oposisi menyerukan Komisi Pemilihan India (ECI) untuk menyelidiki apakah pidato Modi melanggar kode etik mereka. 

Kode tersebut menetapkan bahwa politisi tidak dapat menarik pemilih berdasarkan "kasta" dan "perasaan komunal," juga tidak dapat menjalankan kampanye yang "memperburuk perbedaan atau menciptakan kebencian bersama atau menyebabkan ketegangan" di antara komunitas.

 

Sumber: time 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement