Senin 29 Jan 2024 23:40 WIB

Palestina Kecam Konferensi Israel tentang Pengembalian Permukiman ke Gaza

Palestina menyatakan itu mencerminkan kecenderungan Israel mengacaukan Gaza.

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikah
Warga Palestina tiba di kota Rafah di Gaza selatan setelah melarikan diri dari serangan darat dan udara Israel di kota terdekat Khan Younis pada hari Jumat, (26/1/2024).
Foto: AP Photo/Fatima Shbair
Warga Palestina tiba di kota Rafah di Gaza selatan setelah melarikan diri dari serangan darat dan udara Israel di kota terdekat Khan Younis pada hari Jumat, (26/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel menyerukan untuk membangun kembali permukiman di Gaza dan bagian utara Tepi Barat yang diduduki. Rencana itu tentu saja mendapat penolakan dari Palestina.

Palestina menyatakan itu mencerminkan kecenderungan Israel untuk mengacaukan wilayah tersebut.

Baca Juga

"Pertemuan kolonial di Yerusalem menimbulkan tantangan terang-terangan terhadap keputusan Mahkamah Internasional, disertai dengan hasutan publik untuk secara paksa menggusur warga Palestina," kata Kementerian Luar Negeri Palestina, dalam sebuah pernyataan, Ahad (28/1/2024).

Pernyataan itu juga mengutuk slogan-slogan yang diajukan dalam pertemuan oleh menteri ekstremis, pemukim dan pemimpin mereka, seperti: "Perdamaian hanya datang melalui transfer."

 

"Pemerintah Israel memikul tanggung jawab penuh atas seruan yang menghasut seperti itu, yang dianggap oleh ekstremis Yahudi sebagai arahan untuk mendatangkan malapetaka terhadap rakyat Palestina," kata kementerian dilansir dari TRT World, Senin (29/1/2024).

Kementerian juga mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan pada Netanyahu, untuk menghentikan praktik provokatif ini dan menjatuhkan sanksi pencegah pada pemukim, pemimpin mereka dan mereka yang secara politik mendukung rencana tersebut.

Sebelumnya pada Ahad, partai Kekuatan Yahudi mengadakan Konferensi Kemenangan untuk mempromosikan kembalinya pemukiman ke Gaza dan Tepi Barat utara, dalam menanggapi serangan 7 Oktober, menurut harian Yedioth Ahronoth.

PBB menganggap pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ilegal dan telah berulang kali meminta Israel untuk menghentikannya, tetapi tidak pernah berhasil, memperingatkan bahwa tindakan ini merusak penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement