REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan, Muktamar Pemikiran NU 2023 harus memunculkan gagasan-gagasan yang bernas selain untuk NU tentunya, juga untuk bangsa dan negara serta kemanusiaan.

"Ya kita harapkan Muktamar ini bisa memunculkan gagasan-gagasan yang bernas untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa dan negara serta untuk kemanusiaan," kata Gus Yahya, Jumat (1/12/2023).

Adapun Muktamar Pemikiran NU 2023 diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dari hari Jumat 1 Desember sampai Ahad 3 Desember 2023.

Terkait Muktamar tersebut yang digelar pada momen tahun politik sekarang ini, Gus Yahya menekankan, NU tidak boleh dibawa-bawa untuk kepentingan politik mana pun. NU juga tidak boleh dicatut namanya untuk kepentingan politik.

Kalau pun kemudian ada capres atau cawapres yang mencatat nama NU, Gus Yahya menegaskan itu harus ditolak. "(Kalau ada capres cawapres yang mencatut bagaimana?), ya kita tolak," tuturnya.

September lalu, Gus Yahya juga sempat mengungkapkan NU tidak lagi terlibat dalam partai politik atau pun politik praktis. Hal ini sesuai dengan keputusan muktamar pada 1984.

"Dulu sebelum 1973 NU pernah menjadi partai politik, tapi para ulama sudah sepakat membuat keputusan NU tidak lagi beroperasi sebagai partai politik, tidak lagi menjalankan politik praktis tetapi kembali fungsinya sebagai organisasi keagaaman kemasyarakatan. Itu keputusan muktamar 1984, dulu terkenal kembali ke khittah," kata dia.

Gus Yahya melanjutkan, dalam norma organisasi NU tidak mengizinkan mendukung pasangan calon presiden dan wakilnya atau sebagai kompetitor. Menurut dia, ulama NU juga mengetahui terkait hal ini dan mereka ingin pemilu yang lancar.

"Semua orang, ulama punya concern agar pemilu berjalan sehingga baik dan lancar supaya hasilnya berkualitas dan prosesnya aman," ucap Gus Yahya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika