REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin terbentuknya Komisi Palestina dalam sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki.
Fadli yang dipilih menjadi pimpinan sidang oleh Dewan Eksekutif APA pada 26-29 November 2023 itu lantas mengetok palu sekaligus mendeklarasikan berdirinya Komisi Palestina.
"Parlemen sebagai representasi rakyat harus mampu menunjukkan komitmen melawan berbagai bentuk penjajahan, seperti yang selama ini dilakukan Israel terhadap Palestina," kata Fadli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Komisi Palestina, kata dia, dibentuk sebagai komisi khusus yang berfokus melakukan upaya diplomasi parlemen efektif untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina.
Indonesia juga menjadi rapporteur dalam Komisi Palestina karena kegigihan DPR RI dalam mendorong upaya diplomasi parlemen demi mendukung kemerdekaan Palestina.
Pada kesempatan tersebut, Fadli juga mengutuk standar ganda dan kemunafikan negara-negara yang selama ini kerap menyuarakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, namun diam seribu bahasa saat merespons kekejaman Israel terhadap Palestina yang secara brutal menargetkan serangan terhadap masyarakat sipil, termasuk wanita dan anak-anak.
"Sudah lebih 15.000 korban jiwa dan puluhan ribu terluka. Israel juga telah terbukti membombardir rumah sakit, sekolah, jurnalis, pengungsi, dan termasuk di dalamnya Rumah Sakit Indonesia. Ini semua tindakan biadab, di luar kemanusiaan bahkan merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Negara-negara pendukung kekejaman Israel, tak punya legitimasi lagi berbicara tentang moral kemanusiaan, demokrasi dan hak asasi manusia," tuturnya.
Ia juga menegaskan kembali dukungan penuh bangsa Indonesia dalam mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Menurut dia, gencatan senjata yang bersifat sementara di Gaza saat ini tak akan efektif dalam menghentikan kejahatan perang Israel.
"Kecuali gencatan senjata permanen dan bebasnya Palestina dari penjajahan," ucapnya.
Untuk itu, Fadli mengajak parlemen negara-negara Asia yang tergabung dalam APA untuk menolak dan melawan penjajahan Israel, serta melakukan upaya bersama dalam mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui Komisi Palestina yang baru saja dibentuk.
Sidang tersebut dihadiri kurang lebih enam belas negara anggota Executive Council APA, di antaranya Turki, China, Rusia, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Lebanon, Iran, Irak, Kamboja, Bahrain, Azerbaijan. Hadir pula dalam sidang tersebut, Wakil Ketua Parlemen Palestina Ali Feisal yang selanjutnya dipilih sebagai Ketua Komisi Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
