REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan, mandat dan legitimasi internasional harus dijamin sebelum Indonesia resmi berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi dan pemeliharaan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri soal Palestina di Istanbul, Turki, Senin (3/11/2025), ia menegaskan mandat dan legitimasi tersebut amat penting dalam menentukan setiap langkah perdamaian di Gaza.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
“Kami mendukung langkah nyata menuju perdamaian, namun pelaksanaannya harus berada di bawah mandat resmi PBB atau mekanisme lain yang sah,” ucap Menlu RI dalam keterangan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Ia melanjutkan, “Kejelasan mandat sangat penting agar proses ini memiliki legitimasi dan dapat diimplementasikan secara efektif.”
Sugiono menyampaikan, Indonesia mendukung penuh upaya perdamaian yang konkret sesuai dengan butir-butir proposal damai dan kesepakatan yang diteken bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh pertengahan Oktober lalu.
Indonesia siap berkontribusi dalam implementasi perdamaian, termasuk melalui pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian, selama dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata dia.
Ia menyampaikan, pasukan pemeliharaan perdamaian dari RI dapat diperbantukan untuk fungsi pemantauan situasi di lapangan, perlindungan warga sipil, dan dukungan rekonstruksi infrastruktur di Jalur Gaza.
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika