Dalam pernyataan sikap itu, para tokoh meminta Pemerintah Indonesia membuka dialog dengan kelompok sipil bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua (OAP), dan pemuka agama setempat.
"Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua," tutur Sinta dan para tokoh lainnya.
Oleh karena itu, langkah awal yang dapat diambil, mereka mengusulkan, pemerintah perlu membangun kepercayaan. Dua pihak perlu memiliki rasa saling percaya
"Semua pihak perlu membuka dialog termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua," kata para tokoh tersebut.
Baca juga: Mengapa Malaikat Jibril Disebut Ruh Kudus dalam Alquran?
Sikap para tokoh itu sejati-nya sejalan dengan Pemerintah RI yang berupaya membangun rasa percaya KST/kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Pemerintah Indonesia.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat berkantor di Jayapura, Papua, bulan lalu (10/10), menyebut upaya itu tengah berjalan.
"Saya kira kita sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui dialog-dialog yang terus kita lakukan dengan tokoh-tokoh agama," ujar Wapres RI.
Dia melanjutkan pemerintah saat ini terus menggali aspirasi masyarakat Papua melalui berbagai forum diskusi.
"Kalau untuk bicara merdeka, tentu tidak ada. Kalau merdeka itu bukan solusi. Tapi dalam masalah yang lain kita bicarakan secara terbuka," kata Ma'ruf Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
