Bersama Tokoh Agama dan Pegiat HAM, Ibu Sinta Serukan Akhiri Konflik di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sejumlah pegiat kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) serta beberapa pemuka agama menyerukan pesan damai untuk Papua dan meminta Pemerintah RI bersama kelompok-kelompok yang berkonflik untuk menjajaki kembali peluang berdialog untuk mengakhiri ketegangan di Bumi Cendrawasih.

Para tokoh itu, yang berkumpul di Jakarta, Kamis, menilai proses dialog dan penjajakan untuk berdamai itu perlu dilanjutkan kembali, yang dalam prosesnya perlu ada penengah yang terpercaya dan netral.

Baca Juga

"Dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah (Indonesia) dan para pihak yang berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya, imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog," kata Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid saat acara pernyataan sikap Seruan Damai untuk Papua di Jakarta, Kamis.

Sikap dan pernyataan yang sama turut disampaikan oleh tokoh-tokoh lainnya yang hadir dalam acara itu, yaitu Franz Magnis Suseno, Prof Makarim Wibisono, Marzuki Darusman, Alissa Wahid, Pdt Gomar Gultom, Prof Abdul Mu’ti, dan Mgr Siprianus Hormat.

Konflik dan ketegangan di Papua, meskipun tidak meluas ke seluruh wilayah, sampai saat ini masih terjadi di beberapa daerah, antara lain di Yahukimo (Provinsi Papua Pegunungan), Pegunungan Bintang (Papua Pegunungan), Nduga (Papua Pegunungan), Intan Jaya (Papua Tengah), dan Puncak (Papua Tengah).

Di daerah-daerah itu, kelompok teroris kriminal bersenjata (KKB) yang menghendaki kemerdekaan Papua masih menjadi ancaman keamanan bagi masyarakat, dan kontak tembak dengan TNI dan Polri kerap terjadi.

"Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai, maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di Papua," kata Sinta.