Pemerintah Mesir sering menyatakan kekhawatirannya atas kemungkinan eksodus massal warga Palestina yang harus memilih antara mati akibat pengeboman Israel atau diusir dari tanah mereka.
Baru-baru ini, outlet berita Mada Masr yang berbasis di Kairo telah ditangguhkan selama enam bulan dan dirujuk ke jaksa agung setelah memuat laporan tentang rencana pengungsian warga Palestina di Gaza ke Sinai.
Dewan Tertinggi untuk Regulasi Media di negara tersebut menuduh media independen tersebut merugikan keamanan nasional dan menerbitkan berita palsu. Teori konspirasi pengusiran warga Palestina di Sinai Utara bukanlah berita baru. Sejak 1950-an, ada kekhawatiran di Mesir bahwa Israel akan secara paksa memindahkan warga Palestina dari Gaza ke provinsi yang bergolak tersebut. Sentimen ini diperkuat oleh perintah Israel baru-baru ini kepada warga Palestina di Gaza untuk mengungsi di bagian utara wilayah kantong tersebut.
Pada 18 Oktober, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan dalam konferensi pers bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Kairo bahwa warga Gaza dapat dipindahkan ke gurun Negev Israel, bukan Sinai. Setelah itu, warga Palestina bisa kembali ke tanah air mereka.
Beberapa hari kemudian, dalam pertemuan puncak perdamaian yang diadakan di Kairo yang dihadiri beberapa kepala negara dan pejabat senior serta diplomat, Sisi menegaskan sekali lagi bahwa pemerintah dan rakyatnya dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka berdasarkan ketentuan apa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
