REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM — Para pemimpin Irak menampilkan retorika solidaritas yang kuat dengan Palestina, yang mengalami pengeboman tanpa henti oleh Israel.
Saat Hamas melakukan operasi Badai Al-Aqsa melawan pendudukan Israel memasuki hari ketiganya, pejabat senior Irak menegaskan kembali dukungan negara terhadap Palestina.
Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, pada Ahad (8/10/20023), melakukan dua panggilan telepon terpisah dengan Raja Yordania Abdullah dan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi.
"Para pemimpin menekankan perlunya mengintensifkan upaya diplomatik untuk mencegah meningkatnya kekerasan Israel-Palestina dan 'dampak berbahaya' bagi keamanan wilayah," menurut kantor media PM Irak, dilansir dari New Arab, Selasa (10/10/2023).
Sementara itu, ulama Syiah terkemuka Moqtada al-Sadr menyerukan protes satu juta orang untuk mendukung rakyat Gaza.
Juru bicara pemerintah Irak, Basim al-Awadi, mengatakan bahwa posisi Irak konsisten, baik sebagai rakyat maupun pemerintah, dan mendukung aspirasi rakyat Palestina dan hak-hak sah mereka.
"Tindakan Palestina hari ini menanggapi penindasan lama oleh pendudukan Zionis, yang mengabaikan resolusi internasional. Kami mendesak intervensi global untuk memulihkan hak-hak Palestina, memperingatkan terhadap eskalasi yang dapat mengacaukan wilayah, dan menyerukan pertemuan Liga Arab yang mendesak tentang situasi Palestina," bunyi pernyataan itu.
Demikian pula, Presiden Irak Abdul Latif Rashid, dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, menegaskan kembali posisi teguh Irak dalam masalah Palestina, menyatakan dukungan penuh bagi rakyat Palestina dalam mencapai hak-hak sah mereka.
Dia juga sangat mengutuk serangan brutal Israel terhadap Palestina dan meminta komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moralnya untuk mencapai keadilan dan memastikan hak-hak sah rakyat Palestina.
Sementara itu, Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMF), yang dipandang sebagai sekutu dekat Iran, telah mengumumkan dukungan penuh untuk perlawanan di Gaza, tetapi tidak mengklarifikasi apakah mereka akan memasukkan kemungkinan, apalagi kemampuan, untuk mengirim pasukan untuk berperang bersama dengan Brigade Al-Qassam melawan Israel.
Baca juga: Golongan Ini Justru akan Dilawan Alquran di Hari Kiamat Meski di Dunia Rajin Membacanya
Militan bersenjata berat PMF telah memposting video di platform media sosial yang bersumpah untuk mempertahankan perang melawan Israel dan membela Al-Quds. Namun, banyak pengguna media sosial Irak menganggap langkah itu sebagai propaganda belaka dan tidak realistis.
Parlemen Irak pada Mei 2022 dengan suara bulat mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi segala bentuk normalisasi dengan Israel.
Menurut undang-undang, yang diterbitkan oleh media pemerintah Irak dalam bahasa Arab, semua warga Irak, baik di dalam maupun di luar negeri, serta pejabat negara, termasuk mereka yang berada di wilayah Kurdistan utara, lembaga pemerintah, perusahaan sektor swasta, media, perusahaan asing, dan karyawan mereka, dilarang menjalin hubungan dengan Israel, mengunjungi negara itu, atau mempromosikan normalisasi.
Undang-undang menetapkan bahwa setiap orang Irak yang mengunjungi Israel akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan mereka yang menjalin hubungan politik, ekonomi, atau budaya dengan institusi Israel, bahkan melalui jaringan media sosial, akan dijatuhi hukuman mati.
Sumber: newarab
Ikuti Whatsapp Channel Republika