REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat yang sudah bagus, diharap direplika oleh Baznas di berbagai daerah sesuai dengan konteks masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan oleh Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof Warsito dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023, di Jakarta, Kamis (21/9/2023), yang diikuti oleh para pimpinan Baznas dari seluruh wilayah Indonesia.
Dia melihat, Baznas memiliki berbagai program riil. Mulai dari program beasiswa, tanggap bencana, microfinance untuk mendorong tumbuhnya perekonomian, dan juga program-program lain untuk mendorong generasi menjadi pengusaha.
"Program-program riil untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Baznas. Karena itu, program-program Baznas di pusat yang sudah bagus, mohon direplika di daerah sesuai konteks di daerah provinsi, kabupaten/kota masing-masing," ujarnya.
Warsito menyampaikan, Baznas adalah salah satu lembaga filantropi yang telah berkontribusi mendukung nyata program pemerintah dalam menangani permasalahan nasional. Dia mengatakan, pengelolaan zakat oleh Baznas harus benar-benar tepat sasaran dalam rangka pengentasan kemiskinan sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Data P3KE ini sudah terpadu. Dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, yang menyatu dalam satu koordinasi data yaitu data P3KE," katanya.
Dia berharap Baznas selalu proaktif berperan meringankan beban mustahik. Antara lain orang tua yang tidak punya keluarga, kalangan disabilitas, dan anak-anak yatim, di mana ini semua menjadi bagian dari rantai kemiskinan yang harus ditangani bersama.
Dalam pemaparannya, Warsito menyoroti kemiskinan ekstrem yang indikatornya antara lain tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga sanitasi yang layak.
"Maka seluruh pemangku kepentingan termasuk Baznas baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, memiliki peran yang sama, bersama pemerintah, kementerian/lembaga lain untuk fokus pada sinergi, koordinasi, dan konvergen, agar kemiskinan ekstrem ini diatasi secara terpadu," jelasnya.
Warsito menambahkan, langkah konkret selanjutnya adalah bagaimana menyatukan seluruh elemen baik pemerintah pusat, daerah, BUMN dan filantropi khususnya Baznas agar bersama-sama menyasar masyarakat secara rinci by name by address yang berada dalam kemiskinan ekstrem.
"Kemiskinan ekstrem itu sudah ada datanya. Kebetulan datanya ini ada di Kemenko PMK. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Karena itu, sangat tepat di dalam Rakornas ini teman-teman semua yang ada di daerah provinsi, kabupaten/kota, itu memiliki data yang menjadi sasaran kemiskinan ekstrem di daerah nya masing-masing," jelasnya.
Data P3KE adalah data yang evolutif dan dinamis sehingga bisa jadi berkurang dan bisa pula bertambah. "Kalau ini ditangani oleh satu dua kementerian, itu berat. Maka harus menyatu data-data tersebut. Dan ini menjadi bagian PR bersama kami dari kementerian/lembaga dan kita semua, mari sama-sama melihat sejauh mana indikator itu tumbuh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
