Ahad 10 Sep 2023 19:11 WIB

Komisi VIII: Butuh Dukungan Politik Berbagai Pihak Tingkatkan Kesejahteraan Guru Madrasah

Kesejahteraan guru yang baik akan berdampak kepada kemajuan madrasah

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Ace Hasan Syadzily. Komisi VIII DPR RI mengungkapkan kesejahteraan para guru madrasah di pesantren-pesantren di Indonesia harus semakin ditingkatkan.
Foto: republika
Ace Hasan Syadzily. Komisi VIII DPR RI mengungkapkan kesejahteraan para guru madrasah di pesantren-pesantren di Indonesia harus semakin ditingkatkan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi VIII DPR RI mengungkapkan kesejahteraan para guru madrasah di pesantren-pesantren di Indonesia harus semakin ditingkatkan. Termasuk upaya memajukan kualitas pendidikan Islam harus terus dilakukan terus menerus.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan butuh dukungan politik dari berbagai pihak untuk memajukan kualitas pendidikan Islam termasuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Dukungan tersebut berasal dari DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.

Ia mengatakan dukungan politik tersebut mulai dari regulasi aturan hingga anggaran yang berpihak. "Saya akan terus mendorong agar kebijakan politik berpihak ke peningkatan kualitas pendidikan Islam termasuk kesejahteraan bagi guru-guru madrasah,” ucap dia melalui keterangan resmi yang diterima, Ahad (10/9/2023).

Ia menuturkan pihaknya konsen untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Sebab, kesejahteraan guru madrasah yang baik akan berdampak kepada kemajuan madrasah.

“Soal kesejahteraan guru-guru madrasah sudah menjadi konsen kita di Komisi VIII DPR. Tugas saya di DPR memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap pendidikan Islam,” kata dia.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung ini melanjutkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Ia mencontohkan negara yang memiliki sumber daya alam tanpa ditopang pendidikan hanya menciptakan konflik.

Inspektur Jenderal Kemenag  Faisal Ali Hasyim mengatakan program yang dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar berjalan sesuai waktu.

“Kita ketahui banyak gedung bangunan Kantor Urusan Agama (KUA)mendesak untuk diperbaiki padahal KUA merupakan etalase Kemenag RI," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement