REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku diskriminasi dan intoleransi berbasis agama dan kepercayaan kerap terjadi di seluruh belahan dunia. Karena itu, pemerintah Indonesia akan mendorong penguatan budaya toleransi global melalui forum internasional Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 dan akan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada 29-31 Agustus 2023 mendatang.
Kegiatan ini digelar atas kerjasama Kementerian Agama (Kemenag), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Melalui kegiatan ini, Indonesia berkomitmen secara kuat untuk mengimplementasikan budaya toleransi, sekaligus mendorong setiap negara di dunia memandang United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 16/18 sebagai sebuah kebutuhan.
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof Kamaruddin Amin menggatakan, dalam konteks global forum JPD 2023 INI sangat fundamental. Karena, menurut dia, di beberapa belahan dunia saat ini terjadi kekerasan berbasis agama dan intoleransi.
"Sehingga upaya untuk terus memperkuat Resolusi HAM PBB ini menurut saya harus jadi keprihatinan kolektif global dan kita tentu masing-masing negara bisa melakukannya. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengambil ikhtiar ini," ujar Prof Kamaruddin saat konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).
Sebagai informasi, resolusi PBB ini merupakan resolusi untuk memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan.
Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut mengatakan, implementasi Resolusi 16/18 UNHCR bisa mengatasi kegentingan kemanusiaan akibat diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan di negara manapun.
“Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari adab manusia. Dan ia dapat dikalahkan,” kata Gus Yaqut.
Karena itu lah pemerintah Indonesia memandang perlunya kesepakatan untuk mengarusutamakan budaya toleransi guna menanggulangi ancaman diskriminasi dan kekerasan berbasis agama atau kepercayaan dalam forum JPD 2023 tersebut. Dari forum ini diharapkan bisa menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap moderasi beragama dan kehidupan budaya toleransi.
"Dua hal ini lah yang sebetulnya pengejewantahan dari apa yang pernah disampaikan presiden ke kami semua. Di sini ada Kemanag, KSP dan Kemlu. Ini sebetulnya juga representasi bahwa ini adalah tim dari pemerintah," jelas Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.
Jaleswari kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan yang pada intinya mengecam intoleransi secara global, termasuk juga mempromosikan penghilangan segala bentuk praktik intoleransi yang sepatutnya menjadi perhatian berbagai pihak.
“Moderasi beragama dan penanggulangan praktik intoleransi harus terus didorong, hal ini menjadi pesan utama yang akan disampaikan dalam JPD 2023. Pembahasan didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah,” ujar Jaleswari.
Dirjen Informasi Diplomasi Publik Kemenlu, Dr. Teuku Faizasyah menambahkan, agenda JPD 2023 ini nantinya akan berkontribusi pada upaya global Indonesia dalam memerangi intoleransi beragama, kekerasan dan diskriminasi.
JPD 2023 adalah forum strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia. Muatan forum ini sejalan dengan pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB tahun 2024-2026. "Indonesia akan menunjukkan berbagai inisiatif nasional dalam moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi untuk dapat menjadi lesson learned bagi negara-negara sahabat,” ucap Teuku.
Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 sendiri meliputi lima sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR. Wakil Presiden Dewan HAM PBB, Muhammadou MO Kah, serta para duta besar negara anggota dijadwalkan akan hadir dalam perhelatan ini untuk menemukan kemungkinan kolaborasi dan rekomendasi dalam memerangi intoleransi di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
