REPUBLIKA.CO.ID,MANILA -- Daerah Otonomi Bangsamoro Filipina di Muslim Mindanao, barat daya Pulau Mindanao, akan membuka lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di negara itu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan di wilayah tersebut, Mohagher Iqbal.
Institusi yang diberi nama Lembaga Kuliyyah di Buluan itu akan diawasi oleh Kementerian Pendidikan Bangsamoro. Pihak akademisi masih menunggu undang-undang terkait yang diharapkan disahkan bulan depan.
Berdasarkan RUU Otoritas Transisi Bangsamoro No.31, hal ini akan memberikan kesempatan unik bagi Muslim Filipina untuk mendalami studi Islam dan Arab. Institusi ini juga akan menawarkan kursus di tingkat sarjana dan pascasarjana.
“Saya rasa, masa tunggu paling lama untuk pengesahan RUU yang sudah mendesak ini adalah sampai bulan September,” kata Iqbal dikutip di Middle East Monitor, Selasa (22/8/2023).
Meski demikian, ia menyebut sangat berharap RUU ini bisa disahkan di bulan Agustus ini. Ketika hal ini telah sesuai wewenang yang diberikan kepada pemerintah BARMM, maka itu akan dianggap disetujui untuk diterapkan.
Tidak hanya itu, ia juga menambahkan tentang perlunya memenuhi kebutuhan masyarakat. "Bagi kami, pada masa [kolonial] Spanyol, hal terpenting yang kami perjuangkan adalah Islam. Islam adalah hidup kami," lanjut Iqbal.
Islam dilaporkan masuk ke Filipina antara abad ke-12 dan ke-14. Kondisi ini terjadi melalui para pedagang dari Arab, India, maupun Melayu.
Sejak abad ke-16, Katolik Roma menjadi agama mayoritas di negara ini. Saat ini, umat Islam di negara tersebut mewakili sekitar enam persen populasi, sebagian besar terkonsentrasi di pulau-pulau selatan Mindanao dan kepulauan Sulu.
Pemerintah Filipina telah menandatangani perjanjian damai pada 2014 dengan kelompok pemberontak terbesar di negara itu, Front Pembebasan Islam Moro. Kesepakatan itu sekaligus mengakhiri konflik dan pemberontakan selama empat dekade di wilayah selatan.
Upaya Filipina untuk terus mengakomodir komunitas Muslim juga terlihat akhir Juli lalu. Filipina dan Malaysia sepakat memimpin upaya bilateral dalam mengembangkan Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) dan sektor halal.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya menyebut sektor ini memiliki potensi untuk tumbuh menjadi industri triliunan dolar.
Kesepakatan tersebut dibuat setelah pembicaraan bilateral antara Marcos dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Hal ini merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan pemimpin Filipina selama tiga hari ke negara Asia Tenggara tersebut.
"Dengan membangun hubungan bilateral, pemerintah berkomitmen untuk mengoordinasikan upaya membangun kapasitas di Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao, terutama di sektor-sektor seperti industri halal, perbankan Islam dan ketahanan pangan," kata Marcos.
Ia lantas menyebut Malaysia dengan hangat menawarkan keahlian mereka untuk melatih personel dan pejabat Filipina. Tujuannya, untuk memperkuat kemampuan Filipina di sektor yang semakin penting ini.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan jika kedua pihak setuju untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi Filipina dan Malaysia, dalam upaya untuk meningkatkan "ekosistem halal" kedua negara. Malaysia dianggap sebagai salah satu kekuatan ekonomi halal terbesar di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
