"Jadi deklarasi PBB (menangkal Islamophobia) yang didorong oleh OKI memang baru deklarasi tapi sebetulnya harus semua negara termasuk negara Muslim, harus mengadopsi deklarasi ini dan diterjemahkan ke dalam undang-undang di negara masing-masing," jelas Sudarnoto.

Kalau tidak membuat undang-undang anti islamophobia, pasti akan muncul aksi yang menistakan agama. Sekarang aksi bakar Alquran yang terjadi di Swedia dan Denmark itu hanya dilihat sebagai persoalan sebatas mengganggu keamanan. Tentu masalahnya menjadi tidak akan selesai, karena tidak ada undang-undang penistaan agama.

"Negara mereka (Denmark dan Swedia) hanya menjaga jangan sampai ada keributan tapi mereka tidak menyelesaikan sampai ke akarnya," ujar Sudarnoto.

MUI mendorong aliansi di Eropa, aliansi lintas agama dan lintas negara di Eropa harus paham bahwa islamophobia bukan semata-mata masalah umat Islam. Itu sudah menggambarkan dengan kasat mata bahwa martabat agama apa saja, martabat kemanusiaan dan kedaulatan kemanusiaan itu diabaikan di Eropa. Itu adalah problem besar.

"Karena itu, sebetulnya dengan undang-undang misalnya ada undang-undang anti islamophobia sebenarnya melindungi kedaulatan agama apa saja, dan melindungi kedaulatan manusia, itu bukan berarti membatasi orang berpendapat, tapi jangan sampai mengganggu kedaulatan, itu adalah demokrasi yang sehat," jelas Sudarnoto.

Sudarnoto menjelaskan maksudnya adalah aliansi di Eropa membuat semacam tekanan dengan cara yang bagus. Nantinya disalurkan sebagai perjuangan konstitusi, produknya adalah undang-undang anti islamophobia atau anti penistaan agama.

"Ini harus menjadi keputusan politik dan hukum, bukan hanya keputusan keamanan. MUI mendorong negara harus benar-benar memberi perlindungan terhadap siapa saja yang beragama apa saja," tegas Sudarnoto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika