REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI -- Organisasi sayap kanan Hindu telah menyerukan boikot ekonomi terhadap bisnis Muslim dan menjauhkan Muslim dari desa-desa. Hal itu terjadi setelah kekerasan komunal yang mematikan pecah di Negara Bagian Haryana, India.

Bentrokan sektarian meletus di Distrik Nuh pada 31 Juli setelah prosesi keagamaan oleh organisasi Vishwa Hindu Parishad dilaporkan mengalami serangan. Kejadian itu menewaskan enam orang, termasuk dua penjaga keamanan.

Bentrokan itu pun segera menyebar ke distrik lain. Di Gurugram, sebuah masjid dibakar dan wakil imamnya, Mohammad Saad yang berusia 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia.

Menteri Dalam Negeri Haryana Anil Vij menyebutkan, sejauh ini polisi Haryana telah menangkap 312 orang dan menahan setidaknya 106 orang. Tidak hanya itu, kini pascakekerasan ada seruan protes dari berbagai kelompok Hindu.

Pada salah satu aksi demonstrasi 2 Agustus di Kota Hansi, Distrik Hisar, Nuh, perwakilan dari kelompok sayap kanan Hindu Bajrang Dal, Krishna Gurjar, terdengar memberikan ultimatum kepada bisnis lokal untuk memecat karyawan Muslim yang bekerja untuk mereka atau menghadapi memboikot.

“Setiap penjaga toko yang mempekerjakan Muslim di tokonya, maka kami akan menempelkan poster boikot di luar toko mereka dan akan menyatakan mereka pengkhianat komunitas kami,” kata Gurjar melalui pengeras suara, dikutip di Al Jazeera, Ahad (13/8/2023).

Ia menegaskan hanya pedagang asongan Hindu yang diizinkan bekerja di wilayah tersebut. Jika setelah dua hari masih ditemukan pedagang asongan Muslim, apa pun yang terjadi padanya hanya dia yang akan bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan ini tentang pengusiran Muslim asing, seperti Rohingya. Perihal apakah ia ingin Muslim Hansi meninggalkan kota, dia menjawab, “Tujuan Bajrang Dal bukan untuk menakut-nakuti siapa pun. Tapi Bajrang Dal sendiri tidak akan takut dan tidak akan membiarkan komunitas Hindu menjadi takut.”

Pengacara Shahrukh Alam, yang baru-baru ini menantang ujaran kebencian di depan pengadilan, menyebut seruan boikot ekonomi terhadap Muslim ini sebagai bagian dari pola kekerasan struktural terhadap mereka.

“Tuntutan ini entah bagaimana mengandaikan seolah umat Islam memiliki hak yang lebih rendah atas negara ini sehingga mereka dapat diperintahkan untuk ke luar kota dan distrik. Apalagi, tuntutan tersebut melanggar keutuhan dan keamanan bangsa India. Mereka melanggar hak dasar yang dijamin dalam konstitusi India,” ujar Alam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika