REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Usulan Kementerian Haji dan Umrah agar jamaah umrah berangkat dari asrama haji menuai tanggapan dari kalangan penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menilai kebijakan tersebut sebaiknya tidak menjadi beban baru bagi jamaah.
Ketua Dewan Kehormatan AMPHURI Zainal Abidin mengatakan, gagasan tersebut perlu dikaji secara matang agar tetap mengedepankan kemudahan layanan bagi calon jamaah.“Sangat merepotkan. Tapi infonya bukan diharuskan, tapi opsional,” ujar Zainal kepada Republika saat dimintai tanggapan, Sabtu (14/2/2026).
Menurut dia, kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah umrah seharusnya berangkat dari kebutuhan di lapangan, bukan pendekatan yang bersifat top-down. Ia menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang efisien sekaligus efektif tanpa menambah beban administratif maupun teknis bagi jamaah.
“Ide itu yang efisien tapi efektif, bukan yang membebani. Norma itu datangnya dari bawah, bukan top down,” ucap Direktur Utama PT Andromeda Atria Wisata ini.
Zainal menambahkan, peran negara dalam tata kelola perjalanan ibadah umrah seharusnya berfokus pada perlindungan jamaah, bukan menciptakan aturan yang dinilai berlebihan.“Negara itu hadir untuk melindungi, bukan membuat norma yang overprotection,” kata Zainal.
Ia juga mengingatkan, kebijakan pelayanan ibadah sebaiknya dilandasi semangat pelayanan dan empati terhadap jamaah.“Makanya haruslah berangkat dari hati nurani yang menyayangi, bukan dari kecurigaan yang berlebihan,”kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika