REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billstrom, menyatakan ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim. Hal ini lantaran negara tersebut mendapatkan kritik atas penodaan Alquran yang berkali-kali.
Billstrom telah melakukan pembicaran dengan lebih dari 20 duta besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di ibu kota Stockholm pada Jumat (4/8/2023), seperti dilansir Anadolu Agency.
Dia mengatakan Swedia telah melakukan pertemuan yang bermanfaat dan menyampaikan keinginannya melanjutkan dialog yang terbuka dan kontruktif. "Memulihkan kepercayaan dan keyakinan membutuhkan waktu. Saya akan mengabdikan sebagian besar periode pemilihan ini untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim," kata Billstrom.
Pemerintahnya, lanjut Billstrom, menolak keras pembakaran salinan kitab suci Alquran. Dalam hal ini, Kementerian Kehakiman Swedia telah memulai analisis dan sedang mengerjakan kerangka acuan untuk penyelidikan untuk meninjau Undang-Undang Ketertiban Umum.
"Saya berniat melakukan perjalanan ke negara-negara OKI, dan Swedia akan menjadi tuan rumah diskusi dan dialog sehubungan dengan Majelis Umum PBB di New York pada September," katanya.
Billstrom mengatakan pertemuan yang telah digelar itu adalah kesempatan yang baik untuk menjelaskan pendekatan pemerintah dan kebebasan konstitusionalnya dalam menghadapi insiden yang telah menuai banyak kritik tersebut.
Awal pekan ini, Menteri Kehakiman Swedia Gunnar Strommer mengatakan salah satu solusi potensial untuk mencegah penodaan Alquran adalah dengan menggunakan kekuatan darurat yang dapat digunakan pemerintah di bawah Undang-Undang Ketertiban Umum.
Selain itu, Menteri Urusan Sosial Swedia Jakob Forssmed juga mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari berbagai organisasi berbasis agama di ibu kota Swedia pada Jumat.
Beberapa bulan terakhir telah terjadi tindakan berulang kali pembakaran, penodaan, atau upaya untuk melakukannya oleh tokoh atau kelompok Islamofobia, terutama di Eropa utara dan negara-negara Nordik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika