REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Menteri Luar Negeri Bahrain, Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menegaskan dunia Islam harus memikul tanggung jawab politik dan hukumnya untuk menjaga kesucian Alquran. Hal ini disampaikan menyusul aksi protes pembakaran Alquran yang berulang kali terjadi akhir-akhir ini.
Praktik-praktik tercela ini perlu dihentikan. Di sisi lain, setiap pihak juga harus memastikan agar tindakan tersebut tidak terulang kembali.
Dr Al Zayani menyampaikan hal tersebut saat berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Agenda tersebut diadakan secara virtual, Senin (31/7/2023) kemarin.
Pembakaran Alquran langgar kemanusiaan, kebebasan beragama, toleransi, dan koeksistensi manusia. "Hal itu melanggar norma dan hukum internasional, serta menyulut kebencian, ekstremisme dan kekerasan," ujar dia dikutip di News of Bahrain, Rabu (2/8/2023).
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mauritania Mohamed Salem Ould Marzouk. Berdasarkan informasi yang didapat, hal ini dikhususkan untuk membahas pembakaran berulang dan penodaan Alquran di Denmark dan Swedia.
Arab Saudi dan Irak menyerukan pertemuan tersebut yang dihadiri oleh menteri luar negeri negara-negara OKI, selain Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha.
Masih dalam pertemuan tersebut, Dr Al Zayani juga menegaskan kembali kecaman Kerajaan Bahrain atas seruan kebencian agama dengan cara apa pun.
Di sisi lain, pihaknya juga menyuarakan dan mempromosikan dialog, pemahaman dan kerja sama antar agama, budaya, serta peradaban. Hal tersebut dinilai sebagai cara terbaik untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni di seluruh dunia, sebagaimana menyebarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi manusia.
Seusai pertemuan organisasi Islam yang anggotanya berasal dari 57 negara ini, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha meminta kedua negara mencegah penodaan Alquran di kemudian hari. Organisasi Islam global ini juga kecewa, karena sejauh ini tidak ada tindakan yang diambil terkait hal tersebut.
"Sangat disayangkan otoritas terkait yang mengklaim kebebasan berekspresi, terus memberikan izin mengulangi tindakan tersebut yang bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa hormat terhadap agama,” kata Taha.
Setelah pertemuan itu berakhir, OKI mengatakan Taha akan memimpin delegasi ke Uni Eropa. Langkah ini diambil untuk mendesak para pejabat di sana mengambil langkah-langkah yang diperlukan, terutama mencegah terulangnya tindakan kriminal semacam itu dengan dalih kebebasan berekspresi.
Tidak hanya itu, organisasi tersebut juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, untuk menunjuk pelapor khusus yang bertugas memerangi Islamofobia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika