REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH –  Berita pembakaran Alquran yang terjadi di Kopenhagen, Denmark, memicu kemarahan banyak pihak. Kerajaan Arab Saudi bahkan memanggil kuasa hukum Denmark di negara tersebut.

Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dalam pertemuan itu Kerajaan menyerahkan memo, yang berisikan keberatan terhadap aksi pembakaran Alquran.

Awal pekan kemarin, sekelompok kecil aktivis anti-Islam dilaporkan membakar Alquran di depan kedutaan Irak, Mesir dan Turki, yang berada di Kopenhagen.

Dilansir di Reuters, Senin (31/7/2023), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, memo yang diberikan kepada kuasa hukum Denmark ini juga mencakup permintaan dari Kerajaan untuk menghentikan tindakan tercela, yang melanggar semua ajaran agama, hukum, dan norma internasional.

Sebelumnya, Dewan Menteri Arab Saudi mengadakan sidang mingguan, yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pada Selasa (25/7/2023). Dalam sidang kabinet ini, Saudi memperbarui kecaman Kerajaan terhadap aksi serangan atas kitab suci umat Islam, yang sengaja dibakar dan dibiarkan di Swedia dan Denmark.

Rapat Kabinet Saudi yang dipimpin Mohammed bin Salman ini menegaskan kembali kecaman keras Arab Saudi terhadap pembakaran salinan Alquran di Swedia dan Denmark. Saudi menggambarkannya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua hukum dan adat istiadat.

Baca juga: Ketika Kabah Berlumuran Darah Manusia, Mayat di Sumur Zamzam, dan Haji Terhenti 10 Tahun

Arab Saudi juga telah memanggil duta besar Swedia atas aksi pembakaran Alquran di luar sebuah masjid di Stockholm. Pembakaran kitab suci umat Islam itu telah menyebabkan kemarahan internasional dan reaksi diplomatik.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan kepada pemerintah Swedia untuk menghentikan semua tindakan yang secara langsung bertentangan dengan upaya internasional untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penolakan ekstremisme, serta merusak rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan antara masyarakat dan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika