REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyinggung Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak akan berpolitik dalam Pemilihan Presiden 2024. 

Hal ini disampaikan Muhaimin saat ditanyai terkait adanya kader NU yang dilirik sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang berpotensi berseberangan dengan PKB.

"Saya tidak bisa berkomentar tetapi kalau melihat statement Ketua Umum PBNU kan NU tidak ikut-ikut berpolitik," ujar Cak Imin, sapaan akrabnya usai menemui Wapres Ma'ruf di rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Selain itu, Cak Imin juga menyebut NU juga tidak akan menyodorkan kadernya untuk berkontestasi sebagai capres atau cawapres. Karenanya, Cak Imin masih berpegang dengan pernyataan tersebut. "Itu pernyataan ketua Umum PBNU, saya nggak bisa komentar," ujarnya.

Namun demikian, terkait adanya informasi PDIP mengincar kader NU untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: 7 Daftar Kontroversi Panji Gumilang Pimpinan Al Zaytun yang tak Pernah Tersentuh

"Itu kewenangan Bu Mega. Itu kita serahkan ke Bu Mega dan PDIP untuk tentukan kewenangannya. Kita nggak bisa campur tangan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) bukan partai politik. Untuk itu, NU tidak bisa mencalonkan presiden.

Gus Yahya mengatakan bahwa jika ingin meminta calon presiden, lebih baik ke partai politik, bukan ke NU.

Gus Yahya mengatakan, pada awalnya konstruksi yang dominan dalam organisasi NU adalah konstruksi politik. Namun, menurut dia, saat ini NU tidak mau terlibat lagi dalam politik praktis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika