Kamis 13 Apr 2023 20:00 WIB

100 Warga Sipil Tewas, Partai Ummat Desak Pemerintah Tegas Kebrutalan Junta Militer Mynmar

Indonesia tak boleh berdiam atas kebrutalan rezim junta militer Mynmar

Foto: Google.co.id

Tempat pengungsian suku Kayah, Mynmar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus serangan brutal Junta Myanmar yang menewaskan lebih 100 warga sipil setempat, Selasa (11/4) lalu, mendapat perhatian dari Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi. Ia meminta Pemerintah RI tidak berdiam diri atas tragedi kemanusiaan di Mynmar itu, tapi harus memberikan perhatian serius, dan mengambil peran strategis atas kejadian tersebut.

"Kita adalah negara yang memiliki penduduk terbesar di ASEAN, karenanya harus memainkan peran strategis sebagai bagian dari kebijakan luar negeri RI," kata Ridho dalam pesan tertulisnya, Kamis (13/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menanggapi serangan brutal Junta Militer Myanmar yang menembaki sebuah pertemuan besar di wilayah Saigang yang menewaskan sedikitnya 100 orang sipil, Selasa (11/4).

Mengenai perlunya keterlibatan pemerintah RI, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan, bahwa ini bukan hanya karena posisi Indonesia sebagai negara Islam terbesar tetapi karena peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar itu telah mengusik rasa kemanusiaan yang mendorong meningkatnya solidaritas antar sesama bangsa.

Peristiwa serangan brutal junta militer Myanmar kepada warga sipil itu ditengarai sudah sering terulang. Karena itu, menurut Partai Ummat, dalam jangka pendek perlu ada resolusi penyelesaian sekaligus menghentikan aksi kekerasan

Partai Ummat, tegas Ridho, memandang keterlibatan pemerintah RI dalam konflik Junta Militer dengan warga Sipil di Myanmar sebagai bagian dari peningkatan performa kebijakan luar neger

"Sebagai negara besar kita harus memberikan perhatian yang luar biasa kepada masalah-masalah kemanusiaan di Myanmar," ujar Ridho, Dia meminta Indonesia harus meningkatkan startegi, kepedulian dan perhatian pemerintah karena dalam kebijakan luar negeri RI bukan hanya sekedar memandu politik luar negeri bebas aktif, namun harus ada prakarsa dan dukungan-dukungan kemanusiaan.

Ketua Umum Partai Ummat itu mendorong agar ke depan perlu ditingkatkan kewibawaan dan prakarsa karena peran strategis di dunia sangat penting, terkait dengan posisi RI yang masih diperhitungkan dunia, dan juga kawasan strategis regional lainnya di ASEAN.