Jumat 27 Jan 2023 08:37 WIB

PBB Ajak Negara Muslim Ingatkan Taliban soal Hak Perempuan

Taliban dinilai mengekang hak perempuan.

Red: Muhammad Hafil

Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Seorang wanita Afghanistan berfoto dengan tongkat kriketnya di Kabul, Afghanistan, Jumat, 11 November 2022. Taliban yang berkuasa telah melarang wanita berolahraga serta melarang mereka bersekolah dan bekerja. Sejumlah wanita berpose untuk seorang fotografer AP untuk dipotret dengan peralatan olahraga yang mereka sukai. Meskipun mereka tidak harus mengenakan burqa dalam kehidupan sehari-hari, mereka memilih untuk menyembunyikan identitas mereka dengan burqa karena mereka takut pembalasan Taliban dan karena beberapa dari mereka terus berlatih olahraga secara rahasia.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammedpada Rabu mengajak negara-negara Muslim untuk memperingatkan pemerintahan de facto Afghanistan, Taliban, bahwa perempuan memiliki hak dalam Islam.

Amina Mohammed melakukan perjalanan ke sejumlah negara termasuk Turki, Indonesia, dan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, sebelum delegasinya mengunjungi Afghanistan untuk mendapatkan sejumlah pandangan melalui keterlibatan denganTaliban.

Baca Juga

?Saat ini ada usulan agar PBB bersama OKI(Organisasi Kerjasama Islam) dan sejumlah negara pada Maretmenyelenggarakan konferensi internasional tentang perempuan di dunia Muslim, dan konferensi ini akan mengangkat isu-isu di Afghanistandan juga di kawasan,'' kata Amina.

Hal tersebut disampaikan Amina kepada wartawan di markas besar PBB setelah kembali dari kunjungannya selama empat hari ke Afghanistan.

"Ketika (aktivis pendidikan perempuan Pakistan) Malala (Yousafzai) ditembak, ia ditembak di Pakistan. Jadi ini adalah masalah di kawasan. Ada peran di kawasan yang juga perlu tampil ke depan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam," tambahnya.

Ia pun menekankan pentingnya bagi negara-negara Muslim untuk bersama-sama mengingatkan Taliban bahwa perempuan memiliki hak dalam Islam.

"Banyak hal yang harus kita hadapi adalah menemukan cara untuk membuat Talibanmengubah sudut pandang dari abad ke-13 menuju abad ke-21, dan itu perjalanan panjang," ujarnya.

Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 diikuti oleh kacaunya bantuan keuangan internasional telah membuat negara yang sudah tercabik-cabik ini berada dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Rezim Taliban baru-baru ini memutuskan untuk menutup universitas di seluruh negeri bagi mahasiswa perempuan hingga pemberitahuan lebih lanjut dan melarang anak perempuan mengikuti pelajaran di sekolah menengah.

Taliban juga membatasi kebebasan bergerak bagi perempuan dan anak perempuan, mengecualikan perempuan dari sejumlah besar bidang pekerjaan dan melarang perempuan menggunakan taman, pusat kebugaran, dan tempat mandi umum.

Perempuan dan anak perempuan Afghanistan telah dirampas haknya, termasuk hak mendapatkan pendidikan, dan menghilang dari kehidupan masyarakat di bawah kepemimpinan Taliban.

Ribuan perempuan Afghanistan sejak saat itu kehilangan pekerjaan atau dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta. Anak perempuan juga dilarang untuk mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah menengah dan tinggi.

Banyak perempuan Afghanistan, yang menuntut hak mereka dikembalikan, turun ke jalan untuk melakukan protes dan mengatur kampanye.

Ikuti Whatsapp Channel Republika