REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Peradabaan Luhur (LPL) menggelar webinar bertajuk “Suara untuk Perdamaian Papua: Catatan Awal Tahun 2023” pada Selasa (17/1/2023). Webinar ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan afirmasi yang kuat untuk mewujudkan perdamaian di Papua. Di antaranya dengan menggunakan strategi Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur/1940-2009).
Webinar ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Mantan Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ahmad Suaedy dan Ketua Lempeng Papua, Pendeta Catto Mauri. Keduanya memberikan harapan dan rasa optimis untuk terciptanya perdamaian di Papua.
Kepala LPL, Rakhmad Zailani Kiki menjelaskan, LPL terlibat dalam masalah Papua karena memiliki kepedulian dan tanggung jawab moral kemanusiaan terhadap nasib masyarakat di Papua. “Dari penyampaian kedua narasumber disimpulkan bahwa di tahun 2023 ini, perlu afirmasi yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan perdamaian di Papua,” ujar pria yang akrab dipanggil Ustaz Kiki ini dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (18/1/2023).
Pertama, menurut dia, pemerintah jangan hanya fokus menyikapi kelompok yang masih menginginkan Papua merdeka, tetapi juga harus fokus juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam kelompok-kelompok masyarakat Papua yang sudah berada di pangkuan NKRI.
“Ada persoalan ketidakadilan, ketidakmerataan dan kesenjangan ekonomi serta kesenjangan sosial yang harus segera di atasi,” ucapnya.
Kedua, penyelesaian dengan kelompok pro kemerdekaan untuk perdamaian Papua, pemerintah perlu melihat dan mempertimbangan untuk menggunakan kembali strategi Gus Dur dalam menyelesaikan Papua.
“Dan ketiga dana otsus (otonomi khusus) Papua harus dikelola tepat sasaran dan jangan diselewengkan,” kata Ustaz Kiki.
Sebagai narasumber, Ahmad Suaedy menyampaikan bahwa sampai di akhir 2022, di Papua masih menunjukkan wajah yang kontradiksi. Meskipun ada pembangunan, namun kemiskinan masih ada di beberapa tempat. Meksipun ada upaya-upaya perdamaian, tapi kekerasan masih terus berlanjut.
Menurut dia, ketegangan antara pusat dan wilayah bukan hanya terjadi Papua di Indonesia, tetapi di beberapa negara di dunia ada padanannya walaupun tidak sama persis, seperti Provinsi Catalonia di Spanyol, Skotlandia dengan Irlandia Utara, dan Quebec di Kanada.
Namun, tambah Suaedy, ketegangannya dapat terkendalikan dengan damai karena ada aturan-aturan umum yang disepakati oleh kedua pihak, sehingga perbedaan dapat dikelola secara dialogis.
“Ini yang perlu ada dalam penyelesaian di Papua. Selain itu, dalam menyelesaikan dan mewujudkan perdamaian di Papua perlu menggunakan strategi Gus Dur,” jelas Suaedy.
Gus Dur sendiri merupakan mantan Presiden RI yang sangat dekat dengan pemuka agama di semua daerah. Dalam mengoperasikan satu perdamaian di Papua, Gus Dur mengguanakan pendekatan personal approach, dan civil society empowerment.
Gus Dur merupakan anak pertama Kiai Abdul Wahid Hasyim dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hadhratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. Banyak orang mengenang jasa Gus Dur dengan berziarah ke makamnya di Kompleks Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Pesantren yang didirikah hadhratus syaikh tersebut telah melahirkan banyak ulama yang mewarnai keislaman di banyak kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
