REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH — Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan luar biasa terbuka pada Selasa (10/1/2023). Pertemuan luar biasa itu digelar di markas OKI, Jeddah, Arab Saudi dan menghasilkan 17 butir keputusan.
Dilansir dari Wafa, Rabu (11/1/2023), pertemuan tersebut untuk mengkaji lanjutan agresi Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, atas permintaan Palestina dan Kerajaan Hashemite Yordania, dan berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi, Ketua KTT Islam, dan Komite Eksekutif.
Sebuah pernyataan pers OKI mengatakan, proses dari prinsip dan tujuan Piagam Organisasi Kerjasama Islam, tanggung jawab historis, moral dan hukum umat Islam dan tugas solidaritas penuh dengan Palestina dan rakyatnya, menegaskan kembali semua Resolusi relevan yang diadopsi KTT Islam.
Dewan Menteri Luar Negeri dan Pertemuan Luar Biasa OKI menegaskan kembali sentralitas perjuangan Palestina, dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai jantungnya, untuk seluruh umat Islam, dan menegaskan kembali identitas Arab dan Islam dari Al-Quds yang diduduki, ibu kota Palestina, dan menolak segala bentuk prasangka terhadapnya. OKI mengatakan dalam komunike terakhir bahwa:
1. Mengutuk dengan sekeras-kerasnya penyerbuan Masjid Al-Aqsa atau al-Haram asy-Syarif, yang diberkahi pada 1/3/2023 oleh seorang menteri dalam kabinet pendudukan kolonial Israel, yang dikenal ekstremismenya, dan menganggapnya serius provokasi yang melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, situasi sejarah dan hukum yang ada di Al-Quds dan kesuciannya serta semua norma internasional yang relevan
2. Memperingatkan konsekuensi dari penyerangan berkelanjutan terhadap Masjid Al-Aqsa atau Al-Haram Al-Qudsi As-Syarif, termasuk provokasi, pelanggaran berkelanjutan, dan serangan serius setiap hari oleh otoritas pendudukan kolonial Israel, pejabat pemerintahnya, pasukan pendudukan militernya, dan penjajah, dalam pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan perusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap situasi sejarah dan hukum saat ini.
Terutama upaya berbahaya oleh penjajah Yahudi ekstremis untuk mengobarkan api konflik agama dengan memaksakan pembagian temporal dan spasial Haram alSharif, yang menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional
Baca juga: Al-Fatihah Giring Sang Ateis Stijn Ledegen Jadi Mualaf: Islam Agama Paling Murni
3. Menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas peristiwa di Masjid Al-Aqsa dan al-Haram Al-Qudsi As-Syarif berada di tangan otoritas pendudukan kolonial Israel, yang memberikan perlindungan kepada penjajah dan pemimpin mereka, termasuk pejabat pemerintah, dan upaya berkelanjutan mereka untuk mengubah status quo di dalamnya, dan meminta mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari kebijakan dan tindakan ilegal mereka yang berkelanjutan
4. Menuntut Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam kapasitasnya sebagai penjamin perdamaian dan keamanan internasional, untuk memikul tanggung jawabnya dan bertindak segera untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, tanpa selektivitas atau standar ganda, untuk mencegah dan menghentikan eskalasi Israel yang berbahaya, bersama dengan semua tindakan dan kebijakan ilegal dan provokatif lainnya yang memengaruhi kota Al-Quds yang diduduki dan kesucian Masjidil Aqsha atau Al-Haram Al-Qudsi As-Syarif
Ikuti Whatsapp Channel Republika