REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Forum Halal 20 sebagai rangkaian dari Presidensi G20 Indonesia melahirkan capaian-capaian konkret tentang jaminan produk halal. Ma'ruf menekankan agar forum yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) ini menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
"Acara Halal20, sebagai bagian dari rangkaian Presidensi Indonesia dalam G20, harus mampu membuahkan capaian-capaian konkret," ujar Ma'ruf saat membuka Forum Halal 20 (H20) Global Halal Partnership For a Robust Sustainable Future di Hotel Padma Semarang, Kamis (17/11/2022).
Sebab, saat ini konsumsi produk halal secara global terus meningkat tidak sebatas kepatuhan agama tetapi juga membawa nilai perdagangan semakin besar.
Dia menyampaikan, konsumsi umat muslim dunia tahun 2021 menembus 2 triliun dolar AS dan pada 2025 diproyeksikan mencapai 2,8 triliun dolar AS.
Ma'ruf pun mendorong BPJPH dan para perwakilan Lembaga Halal Luar Negeri untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkini dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Menurutnya, berbagai praktik terbaik dapat menjadi rujukan bagi pembenahan dan penyempurnaan penyelenggaraan jaminan produk halal.
"Termasuk bagaimana membangun skema kerja sama internasional jaminan produk halal yang lebih baik ke depannya," ujarnya.
Kedua, Ma'ruf menilai kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal juga perlu ditindaklanjuti serta ditambah cakupannya. Sebab, kata Ma'ruf, kerja sama internasional terkait jaminan produk halal kini adalah sebuah keniscayaan.
"Saling pengakuan dan keberterimaan jaminan produk halal menjadi suatu kebutuhan," ujarnya.
Selain itu, Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini meminta agar kerja sama pengembangan jaminan produk halal antarnegara agar terus diperluas. Dia mengatakan, jaminan produk halal tidak hanya soal sertifikasi, tetapi juga soal teknologi, sumber daya manusia atau SDM, dan sarana prasarana.
Karena itu, dia mendorong kerja sama pengembangan teknologi diperkuat, baik antarlembaga, maupun antarnegara untuk memastikan terwujudnya produk halal unggul, inovatif, dan berdaya saing.
Meskipun saat ini KNEKS dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan Fasilitas Riset Pangan BRIN sebagai Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia.
"Kerja sama internasional juga perlu berorientasi pada pengembangan SDM. Utamanya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor halal, penyelia halal, pengawas JPH, serta pengurus lembaga pemeriksa halal,' kata dia.
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini juga meminta kerja sama pengembangan sarana dan prasarana jaminan produk halal kembali ditingkatkan. Termasuk dalam hal pertukaran informasi terkait jaminan produk halal dan pengembangan standar halal.
"Semoga forum ini menjadi media bertukar pengetahuan, sarana diskusi yang produktif, serta menghasilkan berbagai kesepakatan, kerja sama, dan program yang konkret, baik dalam penyelenggaraan jaminan halal antarnegara anggota G20 maupun negara lainnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika