FKUB dan IKUB
Indonesia merupakan sebuah negara besar yang sangat plural. Kemajemukan itu pun tecermin pada banyaknya agama yang hidup di Tanah Air. Di samping Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk, RI pun mengakui religi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Adanya keberagaman itu merupakan suatu tantangan untuk melestarikan kehidupan keagamaan yang damai. Di sinilah peran nyata Puslitbang Satu Balitbang Diklat Kemenag. Lembaga ini turut menginisiasi forum kerukunan umat beragama (FKUB).
Bermula dari perumusan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yakni antara menag dan menteri dalam negeri. Beleid itu tidak hanya menjadi acuan untuk proses pendirian rumah ibadah di Indonesia, melainkan juga pembentukan FKUB. Dan, Puslitbang Satu terlibat dalam inisiatif aturan tersebut sejak semula.
Hadirnya FKUB dipandang sebagai angin segar bagi pelestarian harmoni antarumat agama-agama di RI. Menurut Prof Muhammad Adlin Sila, peran Puslitbang Satu terbilang signifikan dalam memberi masukan kepada pengambil kebijakan di Kemenag.
Di luar kementerian itu pun, perannya terasa. Umpamanya, melalui berbagai riset dan survei yang dilakukan. Banyak hasilnya yang terus dipakai hingga kini. Sebut saja, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Kepuasan Layanan Haji dan Umrah, serta Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal.
Prof Adlin mengatakan IKUB telah dikembangkan Puslitbang Satu sejak tahun 2015. Di dalamnya, terdapat tiga indikator utama yang diukur yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Toleransi mengenai sikap saling menerima dan menghargai antarsatu kelompok agama terhadap agama lain. Kesetaraan berarti kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan yang sama tanpa mendiskriminasi agama yang dipeluk. Terakhir, kerja sama berkaitan dengan sosialisasi serta sikap saling empati dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
“Jadi, tiga indikator ini yang diukur setiap tahun sejak 2015. Kemudian, hasilnya itu adalah skor IKUB, baik pada tingkat nasional maupun provinsi,” terang alumnus studi doktoral Australian National University tersebut.
Hingga kini, IKUB menjadi parameter pembangunan kemasyarakatan di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), misalnya, selalu meminta setiap daerah dalam membangun agar memerhatikan skor indeks itu.
Dalam konteks Muslimin, Puslitbang Satu turut mengikhtiarkan solusi atas masalah-masalah dalam bidang pelayanan dan pengamalan keagamaan Islam. Misalnya, penyelenggaraan haji reguler, kantor urusan agama, perzakatan, dan perwakafan. Semua itu diupayakan melalui berbagai penelitian intensif, seminar, semiloka, dan lokakarya (workshop).
Rujukan Utama
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Mohsen, mengatakan pihaknya bagaikan lensa bagi Kemenag untuk menelaah fenomena keagamaan di tengah masyarakat. Menurut dia, ekspresi religi dan pemahaman keagamaan umat dapat diukur dan dievaluasi. Hasilnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi negara untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan, terutama dalam hal pelayanan publik.
“Dengan adanya Puslitbang Satu—melalui produk-produknya semisal IKUB, Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Layanan KUA, dan lain-lain—maka para aparatur negara di Kemenag dapat mengetahui, segi mana saja yang mesti ditingkatkan,” ujar Mohsen kepada Republika beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan produk-produk penelitian yang telah dilakukan Puslitbang Satu menjadi rujukan utama bagi para pengambil kebijakan di Kemenag. “Jadi memang ini disebut ‘satu’ bukan hanya angkanya saja yang urutan kesatu, tetapi memang produk-produknya nomor satu. Maksudnya, menjadi rujukan utama dari semua unit kerja di Kemenag,” papar Mohsen.
Hal senada juga disampaikan Dirjen Bimas Budha Kemenag, Supriyadi. “Saya ini cukup lama berinteraksi dengan Puslitbang Bimas Agama. Jadi, banyak hal yang terkait dengan riset-riset keagamaan Buddha itu sangat membantu kami untuk menjadi bahan kebijakan,” ujar dia.
Kasubag Puslitbang Satu Rizki Riyadu Topeq menjelaskan para peneliti setempat tidak hanya mengkaji fenomena agama-agama resmi di Indonesia, melainkan juga kelompok-kelompok minoritas, semisal aliran kepercayaan atau kebatinan. Menurut dia, pihaknya pun menelaah berbagai kasus, semisal konflik terkait Syiah di Sampang, Jatim; serta kekerasan yang dialami pengikut Ahmadiyah di Sintang, Kalbar, pada 2021 lalu.
Setelah melakukan riset, para peneliti Puslitbang Satu memberikan rekomendasi kepada Kemenag dan lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan. Termasuk di antaranya adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkopolhukam, dan Polri.
Para peneliti yang berkiprah di Puslitbang Satu bisa dipandang sebagai ujung tombak dalam mengatasi kasus-kasus konflik agama di Indonesia. Sebab, mereka mencari data hingga ke lapangan langsung dan selalu memperbarui pengetahuannya. “Kami turun ke lapangan, bersentuhan langsung dengan fenomena yang ada di tengah masyarakat,” kata alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga ini kepada Republika beberapa waktu lalu.
Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, semua peneliti Puslitbang Satu berpindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Walaupun demikian, secara kelembagaan Puslitbang Satu hingga kini masih berada di bawah Kemenag. Dan, ada wacana untuk menjadikannya badan yang fokus pada moderasi beragam di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
