REPUBLIKA.CO.ID,BERLIN -- Sebuah panel yang ditunjuk negara telah menemukan bahwa Muslim di Berlin berada pada posisi yang kurang menguntungkan di seluruh institusi negara. Panel tersebut telah membuat sejumlah rekomendasi, termasuk menghapus hukum netralitas Berlin.
Dilansir dari laman DW pada Kamis (15/9/2022), Komisi ahli resmi menyimpulkan awal bulan ini, bahwa Negara bagian Berlin memiliki masalah struktural dengan perlakuannya terhadap komunitas Muslimnya.
Senat Berlin membentuk komisi, yang pertama dari jenisnya di Jerman. Ini sebagai tanggapan terhadap serangan teror sayap kanan di kota Hanau barat pada Februari 2020. Saat itu seorang ekstremis membunuh delapan orang keturunan non-Jerman, seorang Jerman Romani, dan ibunya sendiri, sebelum bunuh diri.
Lebih dari dua tahun kemudian, temuan panel masuk. Mereka melukiskan gambaran yang tidak menguntungkan tentang sebuah kota, terlepas dari proyeksi keragaman dan inklusi tingkat permukaannya, memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
"Sikap umum (rasis) dalam imajinasi mayoritas atau masyarakat dominan' mendukung hubungan erat antara Islam dan kemiskinan," sebut laporan itu. Hal ini karena banyak Muslim Berlin melacak asal Jerman mereka dari imigran berketerampilan rendah.
"(muslim) seperti semua imigran yang ditandai dengan rasisme, dihadapkan pada hambatan masuk, praktik eksklusivitas, dan diskriminasi struktural," lanjut laporan itu.
Laporan tersebut mengkritik kurangnya kesadaran dan klasifikasi yang tidak memadai dari perilaku dan kejahatan anti-Muslim, yang menyebabkan insiden semacam itu tidak dilaporkan. Ini juga menyebutkan kurangnya transparansi ketika badan intelijen domestik mengawasi organisasi Muslim.
Populasi Muslim Berlin mungkin terpinggirkan di banyak bidang. Akan tetapi hampir tidak marjinal. Meskipun tidak ada jumlah resmi, Muslim diperkirakan terdiri dari sekitar 10 persen dari ibu kota Jerman yang berpenduduk lebih dari 3,8 juta orang. Beberapa di antaranya pendatang baru, seperti pengungsi dari Perang Suriah.
Untuk mengatasi diskriminasi yang mendarah daging, proposal komisi berfokus pada empat aspek administrasi publik: penegakan hukum, peradilan pidana, kehidupan budaya, dan pendidikan. Mencakup semua bidang ini adalah rekomendasi untuk memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pegawai negeri, termasuk guru, hakim, dan polisi, guna membantu mereka lebih mudah menemukan tanda-tanda bias.
"Tidak semua orang yang membuat komentar rasis adalah rasis. Beberapa dari mereka tidak menyadari bahwa itu adalah hal rasis. Konsep apa itu rasisme?' cukup baru di Jerman," kata juru bicara Asosiasi Turki di Berlin-Brandenburg (TBB), Safter Cinar.
Adapun penulis laporan merupakan sekelompok kecil akademisi dan peneliti dari pendidikan tinggi dan institut Berlin. Itu juga menyerukan lebih banyak dukungan keuangan negara untuk kegiatan budaya, agama, dan seni Muslim. Dengan penggambaran Muslim yang lebih bernuansa di media, mereka berharap dapat meningkatkan persepsi publik dan menghilangkan stereotip.
Baca juga : Fraksi PDIP dan PSI Soroti Anies Terima Penghargaan dari Singapura
Beberapa tindakan hukum yang lebih keras juga disarankan. Ini termasuk mendirikan departemen di kepolisian negara bagian Berlin yang ditugaskan secara khusus untuk menyelidiki rasisme anti-Muslim. Selain itu juga posisi pengawasan baru dalam sistem peradilan pidana untuk menyerukan diskriminasi struktural.
"Kita harus mendiskusikan apa yang terjadi ketika seseorang yang bekerja untuk negara bertindak rasis. Apa konsekuensinya?" kata Cinar. Baik dia maupun TBB tidak terlibat dalam laporan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
