REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi dikhawatirkan mengganggu pasokan sapi untuk qurban. Pakar peternakan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq menyarakan masyarakat menggunakan hewan ternak lain untuk berqurban.
"PMK sebagian besar masih di sapi potong, untuk alternatif hewan qurban lain ada domba, kambing kalau ketersediaan sapi potong berkurang," ujar Prof. Akhmad kepada Republika, Selasa (17/5/2022).
Jawa Timur merupakan sentra sapi potong di Indonesia. Akan tetapi, saat ini terdapat empat wilayah di Jatim yang terjangkit wabah ini, yaitu Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Mojokerto.
Menurutnya, di wilayah-wilayah tersebut seharusnya diberlakukan karantina, yakni sapi tidak boleh keluar. Kemudian untuk kehati-hatian, hewan ternak dari Bali, NTB, dan NTT tidak boleh melintasi wilayah tersebut untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus PMK. Jika ini terjadi, produktivitas sapi di Indonesia akan turun dan populasi sapi akan berkurang.
Di sisi lain, saat sapi tidak bisa keluar akan berakibat pada pasokan daging di sentra konsumen. "Artinya sapi-sapi untuk di wilayah sentra konsumen Jabodetabek pasokannya akan berkurang, jadinya harga meningkat," kata konsultan Bank Indonesia untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah dan Program Pengembangan Klaster Sapi Potong di Purwokerto itu.
Untuk itu, kebijakan pemerintah yang saat ini memberlakukan pemeriksaan ternak sapi di wilayah masing-masing dan mencegah masuknya ternak dari wilayah terindikasi PMK dinilai cukup efektif. "Pembatasan dari wilayah cukup efektif untuk antisipasi karena memulihkan wabah PMK kalau sudah menyebar itu perlu waktu yang panjang. Dari sisi peternak itu perlu ada perbaikan di manajemen dan biosecurity, ternak yang sehat akan sulit terjangkit PMK," ujar Rektor Unsoed terpilih 2022-2026 ini.
Selain itu, saat ini pasokan sapi di Indonesia memang belum mencukupi. Dengan adanya PMK, jika perlu mengimpor, ia menekankan agar pemerintah perlu lebih berhati-hati dengan mengecek wilayah asal sapi, apakah ada kasus PMK atau tidak. Seperti impor kerbau dari India, pemerintah perlu mengecek wilayah-wilayah asal kerbau tersebut.
"Kalau tidak ada impor, sapi di Indonesia belum bisa dipenuhi, dan barangkali populasi sapi di Indonesia bisa berkurang. Kalau kemudian ada impor dan sebagainya, jadi harus lebih berhati-hati," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika