Thapar mengaku mengandalkan buku dari Aakar Patel 'Our Hindu Rashtra'. Muslim hampir 15 persen dari populasi tetapi hanya 4,9 persen dari pegawai pemerintah negara bagian dan pusat, 4,6 persen dari layanan paramiliter, 3,2 persen dari Badan Administratif India (IAS), Indian Foreign Service (IFS) dan Badan Polisi India (IPS) serta mungkin serendah satu persen dari tentara.

 

"Secara proporsional, mereka harus memiliki 74 kursi di Lok Sabha. Mereka hanya memiliki 27. India tidak memiliki menteri utama Muslim di 28 negara bagiannya.  Di 15 tidak ada menteri Muslim, di 10 hanya ada satu, biasanya bertanggung jawab atas urusan minoritas," kata dia.

 

Dia mengungkapkan, baik pada 2014 maupun pada 2019 Partai Bharatiya Janata yang berkuasa tidak memiliki anggota parlemen Lok Sabha Muslim. Patel mengatakan, mereka belum pernah menerjunkan kandidat Muslim dalam pemilihan Lok Sabha atau Vidhan Sabha di Gujarat sejak tahun 1998. Itu berarti 24 tahun tanpa kandidat Muslim meskipun sembilan persen dari populasi menganut keyakinan itu.

 

"Namun, apa yang tidak disampaikan oleh fakta-fakta ini adalah bagaimana rasanya menjadi subjek kebencian yang disengaja, terus-menerus, dan, seringkali, meningkat. Kami tidak tahu karena itu tidak pernah terjadi pada kami. Saya bahkan tidak bisa membayangkan politisi menyebut saya rayap, mengklasifikasikan saya sebagai Babar ki aulad dan berulang kali menyuruh saya pergi ke Pakistan. Namun itulah yang dihadapi saudara dan saudari Muslim kita hampir setiap hari," papar Thapar.

 

"Pekan lalu, 13 pemimpin oposisi menulis surat kepada perdana menteri memintanya 'untuk berbicara menentang kata-kata dan tindakan mereka yang menyebarkan kefanatikan'. Saya tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Untuk waktu yang sangat lama dia diam. Tapi bagaimana dengan kita semua? Apakah kita tidak memiliki kewajiban untuk berbicara? Bukankah diam kita, untuk alasan apa pun, membiarkan suara-suara terburuk terdengar dan lolos begitu saja?," lanjutnya. 

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika