"Saya berusaha mempelajari bahasa, budaya, adat istiadat, semuanya. Saya cinta negara ini. Kebanyakan teman saya yang sudah seperti keluarga adalah orang Malta," katanya.
Sementara itu, Howlader mengatakan pihak berwenang perlu segera mengambil langkah dan mengatasi pelecehan yang terjadi. Menurutnya, saat ini tidak ada penegakan hukum dan pemilik properti masih bebas untuk mendiskriminasi siapapun yang tidak mereka sukai.
Sebagai pemilik bisnis, Howlader mengatakan dia tidak pernah mendiskriminasi siapa pun dan oleh karena itu dia merasa semakin tidak mengerti dia harus menghadapi masalah seperti itu setiap hari. "Saya bahkan pernah mengadakan pembersihan di luar gereja Msida. Saya bahkan tidak memikirkan fakta ini adalah gereja Kristen, mengapa saya harus melakukannya? Saya hanya menelepon wali kota dan menawarkan bantuan saya. Saya membiayai semuanya karena ketika Anda adalah bagian dari komunitas, itulah yang Anda lakukan," katanya.
Sementara itu, menurut Komisi Nasional untuk Promosi Kesetaraan (National Commission for the Promotion of Equality/NCPE), tindakan diskriminasi seperti itu adalah ilegal. Menurut Pemberitahuan Hukum 85 tahun 2007, hukum Malta diselaraskan dengan Pedoman Kesetaraan Ras (Race Equality Directive) 2000/43/EC. Pemberitahuan hukum menetapkan ilegalitas dari diskriminasi berdasarkan ras dan asal etnis dalam kaitannya dengan barang dan jasa dan pasokannya.
Dengan demikian, berarti melanggar hukum untuk mendiskriminasi setiap orang dalam penyediaan barang dan jasa yang tersedia untuk umum. Hal itu termasuk akses dan penyediaan perumahan. Mereka yang terbukti melanggar undang-undang tersebut dapat menghadapi denda, penjara, atau keduanya. Mereka yang didiskriminasi juga berhak meminta ganti rugi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
