Panel tiga hakim akan mengadili kasus itu lagi pada Senin untuk memutuskan apakah sekolah dan perguruan tinggi dapat memerintahkan siswa untuk tidak mengenakan jilbab di ruang kelas. Pengadilan, sementara itu, telah meminta siswa untuk tidak mengenakan jilbab di perguruan tinggi. 

Aktivis mengatakan, larangan jilbab adalah bagian dari agenda anti-Muslim BJP dan bertentangan dengan konstitusi India, yang menjamin hak beragama bagi setiap warga negara. Sejak Modi berkuasa, serangan terhadap minoritas, khususnya Muslim, meningkat.

Mahasiswa Muslim menilai keputusan perguruan tinggi itu mengejutkan karena mereka diizinkan untuk menghadiri perguruan tinggi dengan jilbab mereka hingga baru-baru ini. Mereka berpendapat bahwa konstitusi mengizinkan orang India untuk mengenakan pakaian pilihan mereka dan menampilkan simbol-simbol agama.

Aktivis dan pemimpin oposisi juga mengkritik negara bagian Karnataka karena meloloskan undang-undang anti-konversi dan undang-undang antisembelih sapi pada tahun lalu. Hal ini dinilai menargetkan orang Kristen dan Muslim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika