Manna mengacu pada insiden baru-baru ini di distrik Karnataka lainnya, di mana sebuah perguruan tinggi negeri melarang selendang safron warna yang dipandang sebagai simbol Hindu dan jilbab di kampus. Wanita Muslim diperbolehkan untuk menutupi kepala mereka dengan selendang tetapi tidak mengikatnya dengan peniti.
Sebuah putusan tahun 2018 oleh pengadilan di negara bagian Kerala menegakkan hak-hak lembaga pendidikan atas hak individu dalam kasus yang diajukan oleh dua siswa sekolah Muslim. Sekolah mereka menolak permintaan mereka mengenakan jilbab dan kemeja lengan panjang.
Hakim Muhammad Mustaque telah memutuskan esensi kebebasan berarti bahwa kepentingan individu harus tunduk pada kepentingan yang lebih besar. “Jika manajemen tidak diberikan kebebasan untuk mengurus dan mengelola institusi yang akan menggugurkan hak fundamental mereka,” tulisnya.
Tetapi advokat senior Kaleeswaram Raj mengatakan keputusan tersebut memperlakukan hak-hak siswa dan manajemen menjadi bersaing satu sama lain. “Entah Anda memiliki hak atau tidak. Itu adalah sesuatu yang dilindungi konstitusi dengan semangat Pasal 25 (yang menjamin kebebasan beragama)," katanya.
Raj mengatakan masuk akal bagi seorang guru untuk ingin mengamati wajah seorang siswa untuk mengukur apa yang mereka ikuti. “Tetapi manajemen tidak bisa bersikeras mereka tidak akan mengizinkan siswa menutupi rambut mereka untuk menjaga keseragaman. Hal ini tidak diperbolehkan oleh konstitusi. Masalah ini kemungkinan akan diselesaikan di pengadilan,” tambahnya.
Beberapa pertemuan antara pejabat perguruan tinggi, perwakilan pemerintah dan mahasiswa yang memprotes telah gagal untuk menyelesaikan masalah ini. Gowda, sementara itu, menuduh gadis-gadis itu menggunakan media sosial untuk mendapatkan simpati. Dia mengatakan mereka sering tiba di kampus setelah gerbang ditutup dan mengambil foto diri mereka sendiri, beberapa di antaranya menjadi viral.
Almas membantah ini, dan mengatakan foto viral baru-baru ini dari mereka yang duduk di tangga kampus diambil untuk melawan laporan berita yang mengatakan mereka diizinkan menghadiri kelas. “Kami semua kuliah setiap hari meski tidak diperbolehkan masuk kelas sehingga nanti kami tidak diberitahu kami tidak memiliki kehadiran yang memadai (untuk mengikuti ujian)," jelas Almas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
