REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Seorang mantan menteri di pemerintahan Konservatif Inggris mengklaim bahwa, dia diberhentikan karena keyakinannya sebagai seorang Muslim. Klaim ini semakin memperdalam keretakan yang bergolak di partai pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson.
Mantan Menteri Transportasi Junior Nusrat Ghani mengatakan kepada Sunday Times, ketika diberhentikan dari jabatannya pada 2020, pemerintah mengatakan keyakinannya sebagai seorang Muslim telah membuat rekan kerjanya tidak nyaman. Ghani telah diberi tahu oleh kepala penegak disiplin parlemen bahwa, keyakinannya sebagai Muslim menjadi alasan pemecatannya.
Ghani telah menerima informasi bahwa, ada kekhawatiran dia tidak setia kepada partai. Karena dia tidak melakukan upaya untuk membela partai terhadap tuduhan Islamofobia.
“Sangat jelas bagi saya bahwa penegak disiplin parlemen dan No.10 (Downing Street) menahan saya pada ambang kesetiaan yang lebih tinggi daripada yang lain, karena latar belakang dan keyakinan saya,” kata Ghani.
Kepala penegak kedisiplinan parlemen, Mark Spencer, mengatakan dia adalah orang yang menjadi pusat tuduhan Ghani. Spencer mengatakan, tuduhan tersebut adalah fitnah. Spencer mengatakan, Ghani telah menolak untuk membawa masalah ini ke penyelidikan internal partai.
"Tuduhan ini sepenuhnya salah dan saya menganggapnya sebagai fitnah. Saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang dikaitkan dengan diri saya tersebut," kata Spencer.
Kantor Partai Konservatif mengatakan, klaim Ghani sangat tidak benar. "Partai Konservatif tidak mentolerir segala bentuk rasisme atau diskriminasi," katanya dalam sebuah pernyataan.
Kantor perdana menteri mengatakan, Johnson bertemu dengan Ghani untuk membahas kekhawatirannya pada 2020. Johnson meminta Ghani untuk mengajukan keluhan secata resmi, tetapi dia tidak melakukannya.
"Dia (Johnson) kemudian menulis surat kepadanya untuk mengungkapkan keprihatinannya yang serius dan mengundangnya untuk memulai proses pengaduan resmi. Tapi dia (Ghani) tidak melakukannya. Partai Konservatif tidak menoleransi prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apa pun," ujar juru bicara Partai Konservatif.
Kepala Komite Perempuan dan Kesetaraan Parlemen, Caroline Nokes, mengatakan, Ghani sangat berani berbicara. Sementara Menteri Pendidikan Nadhim Zahawi mengatakan bahwa, tuduhan Ghani harus diselidiki dengan benar dan rasisme harus dihilangkan.
Ketika Ghani diangkat menjadi menteri pada 2015, Menteri Transportasi saat itu Chris Grayling, mengatakan, pengangkatan Ghani adalah bukti bahwa Konservatif memanfaatkan kekuasaan. Tetapi beberapa orang menuding partai tersebut gagal menghilangkan prasangka anti-Muslim di bawah pemerintahan Johnson.
Partai Konservatif sebelumnya menghadapi tuduhan Islamofobia. Sebuah laporan pada Mei tahun lalu mengkritik partai tersebut atas cara mereka menangani keluhan diskriminasi terhadap Muslim.
Laporan itu membuat Johnson mengeluarkan permintaan maaf untuk setiap pelanggaran yang disebabkan oleh komentarnya di masa lalu tentang Islam. Salah satunya pernyataan Johnson dalam sebuah kolom surat kabar saat ia menyebut wanita yang mengenakan burqa terlihat seperti kotak surat keliling.
Legislator dan anggota partai senior Konservatif William Wragg, mengatakan, beberapa rekannya telah menghadapi intimidasi dan pemerasan karena keinginan mereka untuk menggulingkan Johnson. Wrag mengatakan, dia sangat terkejut karena Ghani berani untuk berbicara. Wrag mengatakan kepada surat kabar Daily Telegraph bahwa, dia akan bertemu polisi untuk membahas tuduhannya.
"Nus sangat berani untuk berbicara. Saya benar-benar terkejut ketika mengetahuinya," kata Wragg.
Johnson mengatakan, dia tidak melihat atau mendengar bukti apa pun yang mendukung klaim Wragg. Kantor Johnson akan melihat bukti semacam itu dengan sangat hati-hati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika