Menurut dia, 17 orang inilah yang sebaiknya bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. "Musyawarah adalah tradisi para ulama yang harus dijaga kelangsungannya. Majelis Tahkim memang dirancang untuk menengahi berbagai persoalan krusial di Muktamar," ucapnya.
Kedua, pertimbangan keputusan tangal Muktamar sebaiknya berdasarkan kondisi obyektif persiapan di lapangan dan juga materi atau bahan Muktamar dalam berbagai komisi (program kerja, bahtsul masail, rekomendasi, dll). Disamping itu, KH Ma’ruf Amin selalu Ketua Majelis Tahkim juga bisa meminta masukan obyektif dari Satgas Covid dalam forum musyawarah tersebut.
"Pendek kata, keputusan harus diambil berdasarkan data dan fakta kondisi obyektif, bukan karena kontestasi kedua kelompok. Dengan demikian kalau secara obyektif bisa dipercepat, kenapa harus ditunda? Sebaliknya, kalau kondisi obyektif memang harus ditunda, kenapa dipaksakan dipercepat? Sesederhana itu sebetulnya," katanya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ma'ruf menegaskan tidak akan mencampuri penentuan waktu pelaksanaan Muktamar NU, apakah akan dipercepat atau dimundurkan dari semula pada Desember 2021.
"Ada yang mengusulkan agar muktamar dipercepat, kemudian agar muktamar diundur, Bapak Wapres menyarankan diserahkan sepenuhnya kepada PBNU. Jadi Wapres tidak akan ikut campur masalah ini sesuai dengan aturan," ujar Mustasyar PBNU asal Jakarta KH Manarul Hidayat dalam keterangan yang diterima, Rabu (24/11).
Kiai Manarul menyampaikan, Wapres ingin seluruh urusan NU diselesaikan NU sendiri, termasuk pelaksanan Muktamar NU yang semula digelar pada Desember 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
