Kamis 25 Nov 2021 06:58 WIB

Kiai Sepuh NU Minta Muktamar Ditunda Hingga Januari 2022

Para kiai sepuh meminta Muktamar dilangsungkan dalam suasana kekeluargaan.

Rep: Imas Damayanti/Muhyiddin/Fauziah Mursid/ Red: Ani Nursalikah
Kiai Sepuh NU Minta Muktamar Ditunda Hingga Januari 2022
Foto:

Poin lainnya, para kiai sepuh NU juga meminta agar Muktamar ke-34 NU berkualitas dan bermartabat. Selain itu, muktamar juga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang fundamental dalam rangka membangun kemandirian bangsa untuk perdamaian dunia.

Kesembilan kiai sepuh atau masyayikh yang menandatangani kesepakatan musyawarah ini antara lain KH Anwar Mansyur dari Jawa Timur, KH Abuya Muhtadi Dimyati dari Banten, Tuanku Bagindo H Muhammad Letter dari Sumatra Barat, KH Manarul Hidayat dari Jakarta, KH Abun Bunyamin dari Jawa Barat, KH Ahmad Haris Shodaqoh dari Jawa Tengah, KH Abdul Kadir Makarim dari NTT, KH Muhsin Abdillah dari Lampung, dan KH Farid Wajdy dari Kalimantan Timur.

Terjadi ketidakpastian mengenai tanggal pelaksanaan Muktamar NU ke-34 yang semula direncanakan pada 23-25 Desember 2021 setelah pemerintah memutuskan PPKM Level 3 menjelang liburan Natal dan tahun baru. Hal ini menimbulkan suasana yang kurang kondusif di mana tensi kontestasi para kandidat yang terpolarisasi pada dua kelompok besar, yaitu KH Said Aqil Siroj (SAS) dan KH Yahya Cholil Staquf (YCS).

Dikabarkan kelompok SAS menginginkan Muktamar diundur pada akhir Januari 2022 agar sesuai dengan momen Harlah NU. Sementara itu kelompok YCS menginginkan Muktamar dipercepat pada tanggal 17-19 Desember sebelum berlakunya PPKM. Repotnya, empat orang yang akan memutuskan hal ini, yaitu Rais Am, Katib Am, Ketum dan Sekjen, sudah pula diasosiasikan dengan dua kelompok di atas. Kondisinya jalan buntu saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand Prof Nadirsyah Hosen menyarankan PBNU melakukan tiga hal penting. 

Pertama, keputusan tanggal pelaksanaan Muktamar sebaiknya jangan hanya diputuskan oleh empat orang saja, tapi juga melibatkan Majelis Tahkim yang berisikan 11 ulama sepuh. "Idealnya Rais Am, Katib Am, Ketum dan Sekjen bemusyawarah bersama dengan 11 ulama dalam Majelis Tahkim, dan juga mendengar langsung persiapan Muktamar dari Ketua SC (Panitia Pengarah) dan Ketua OC (Panitia Pelaksana)," ujar Gus Nadir dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada Republika.co.id, Ahad (21/11). 

photo
Peneliti Nadirsyah Hosen - (Dokumen Pribadi)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement