Laporan 2019 oleh organisasi nonpemerintah Common Cause menemukan setengah dari polisi yang disurvei menunjukkan bias anti-Muslim. Sehingga, membuat mereka cenderung tidak melakukan intervensi untuk menghentikan kejahatan terhadap Muslim.
Dalam artikel berjudul Muslim India: Populasi yang Semakin Marjinal yang diterbitkan di laman Council on Foreign Relations (CFR), dilansir pada Jumat (21/8), para analis telah mencatat impunitas (kebebasan dari hukuman) yang meluas bagi mereka yang menyerang Muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan dan badan pemerintah kadang-kadang membatalkan hukuman atau mencabut kasus yang menuduh umat Hindu terlibat dalam kekerasan terhadap Muslim.
Pemerintah yang dipimpin Partai Kongres sebelumnya telah melakukan penelitian penting, yang dikenal sebagai Laporan Komite Sachar, tentang masyarakat Muslim India pada 2006. Penelitian itu mengidentifikasi banyaknya ketidakadilan, tetapi laporan itu gagal menerapkan sebagian besar rekomendasi.
Sentimen anti-Muslim pun tercatat meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Pemerintahan Modi bahkan mengambil tindakan kontroversial terhadap Muslim.
Pada Desember 2019, parlemen India mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, yang juga ditandatangani Modi. Undang-undang itu memberikan status kewarganegaraan bagi pengungsi atau imigran ilegal non-Muslim dari negara-negara tetangga.