REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayed Hassan Nasrallah, gerakan perlawanan yang berbasis di Lebanon Hizbullah, mengatakan bahwa seluruh Muslim berkewajiban untuk menentang normalisasi hubungan dengan rezim Israel.
Presstv melaporkan, Nasrallah membuat pernyataan itu dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat (22/10) dalam sebuah acara yang diadakan pada kesempatan Maulid Nabi Muhammad SAW di pinggiran selatan Beirut di Dahiyeh.
Pada kesempatan itu, Nasrallah mengatakan bahwa Israel menimbulkan ancaman bagi umat Muslim di seluruh dunia.
Dia juga mengecam rezim Bahrain atas kesepakatan normalisasi dengan Tel Aviv. Di sisi lain, dia memuji faksi-faksi Irak karena mengecam sebuah acara yang diadakan di Erbil untuk formalisasi hubungan dengan entitas Israel.
"Hari ini, Amerika Serikat dan para pendukung rezim Zionis berusaha untuk memastikan bahwa umat Islam tidak menentang penjajah zionis bahkan di dalam hati mereka. Muslim harus menentang normalisasi hubungan dengan rezim zionis dengan cara yang mereka bisa," kata Nasrallah, dilansir di Fars News Agency, Ahad (24/10).
Sementara itu, dia memuji dukungan orang Iran, Suriah, Irak dan Yaman untuk perjuangan Palestina terlepas dari semua risikonya serta warga Bahrain yang menolak normalisasi dengan Israel meskipun langkah yang merugikan dari Manama tersebut.
Dia juga mengatakan anggota kelompok teroris Takfiri Daesh (juga dikenal sebagai ISIL atau ISIS) menggambarkan citra yang salah dari agama mulia Islam dan komunitas Muslim. Daesh memulai kampanye teror di Irak dan Suriah kurang dari satu dekade lalu, awalnya menguasai area yang luas dari wilayah di kedua negara tersebut.
Meskipun dikalahkan di banyak daerah, sisa-sisa kelompok teroris itu masih melakukan serangan mematikan sporadis terhadap warga sipil dan pasukan pemerintah di wilayah tersebut.
"Takfiri ISIS mewakili citra Islam yang salah dan harus dikalahkan. Semua cendekiawan Muslim harus menjaga persatuan Umat dan menghadapi barbarisme ISIS," lanjut Nasrallah.
Nasrallah juga menyerukan untuk mengecam perang tujuh tahun yang dipimpin Arab Saudi di Yaman.
Sejak 2015, Arab Saudi telah memimpin koalisi melawan Yaman untuk menggulingkan gerakan Ansarullah yang populer dan menempatkan kembali rezim Abd Rabbuh Mansur Hadi yang digulingkan, dan dekat Riyadh, di Sanaa.
"Akhir perang di Yaman membutuhkan persetujuan gencatan senjata dan pencabutan blokade secara bersamaan," tambahnya.
Perang yang berkepanjangan, disertai dengan pengepungan ekonomi, telah gagal mencapai tujuannya. Perang tersebut telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan membuat negara itu termiskin di Asia Barat.
PBB bahkan menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut perkiraan terbaru oleh UNICEF, perang di Yaman telah menewaskan atau melukai setidaknya 10 ribu anak, yang setara dengan empat anak setiap hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika