REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan pemerintah Palestina menghadapi masalah besar dalam keuangan publik dan utang. Masalah ini yang terjadi karena dampak pendudukan Israel.
"Saya berada di Tepi Barat seminggu yang lalu. Ada masalah terkait keuangan publik dan utang, dan kami berusaha tampil lebih baik di sana," kata Malpass saat konferensi pers daring usai pertemuan tahunan Bank dan Dana Moneter Internasional di Washington dilansir dari Wafa News, Rabu (13/10).
Pejabat internasional itu juga berbicara tentang kunjungannya ke pabrik pengolahan air limbah di Hebron yang dibiayai oleh Bank Dunia. Ia mengatakan Bank akan melakukan upaya membantu pemerintah Palestina membangun lebih banyak pabrik serupa.
“Hingga saat ini, Israel yang menangani pengolahan air limbah, dan kami ingin ini terjadi di Tepi Barat; di Hebron, Yerusalem, dan Tepi Barat lainnya, untuk mengurangi biaya,” katanya.
Israel secara sepihak memotong jumlah bulanan dari pendapatan kliring Palestina. Hal itu dikatakan sebagai imbalan untuk menerima air limbah yang berasal dari wilayah Palestina. Kebijakan ini di samping layanan lain seperti listrik, air dan rujukan medis, dengan total lebih dari Rp 705 miliar per bulan.
Menurut Kementerian Keuangan Palestina, pemotongan ini berjumlah lebih dari Rp 141 triliun selama 14 tahun terakhir. Agustus lalu, Perdana Menteri (PM) Mohammad Shtayyeh mengecam keras pemotongan dana negaranya oleh Israel yang ditujukan untuk perbendaharaan Otoritas Palestina (PA). Ia menyebut pemotongan ini menempatkan keuangan pemerintah dalam situasi yang sangat sulit.
"Kelanjutan dari pemotongan bulanan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak kami dan menempatkan kami dalam situasi keuangan yang sangat sulit dan juga melemahkan kemampuan kami untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab keuangan kami terhadap masyarakat," kata Shtayyeh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
