Ainuddin mengatakan dia dan saudara-saudaranya sudah membongkar rumah seng mereka ketika administratur tiba, bahkan ketika penduduk sudah mulai berkumpul untuk pertemuan protes. Namun, situasi kemudian berubah menjadi kekerasan. Menurut Ainuddin, pengawas polisi telah menjelaskan mereka akan mengusir warga apa pun yang terjadi.
Warga Dhalpur Bagian 3, Rafikul Islam, mengatakan masyarakat telah berkumpul untuk memprotes dan meminta lebih banyak waktu. Setelah melakukan diskusi dengan para petugas itu, mereka pergi.
"Namun, pihak berwenang mulai menghancurkan rumah-rumah," kata Rafikul Islam.
Saat itulah, menurut penduduk setempat, situasinya berubah menjadi lebih bergejolak. Sementara polisi dan pemerintah mengklaim mereka sangat kalah jumlah oleh massa yang dipersenjatai dengan tongkat dan parang yang menyerang mereka, penduduk setempat mengatakan adalah polisi yang menembak.
"Mereka punya senjata. Kami tidak punya apa-apa. Bagaimana kami bisa bertarung," kata Ainuddin.
Namun demikian, para pemimpin BJP bersikeras ada konspirasi bahkan mereka mengklaim penduduk setempat telah menyetujui sebuah penyelesaian. Juru bicara pemerintahan BJP Assam, Pabitra Margherita, mengatakan lebih dari 8.000-10 ribu orang berkumpul dengan tongkat dan senjata dan menyerang bahkan setelah berdiskusi bersama.
"Mereka memutuskan mengosongkan tempat itu. Dalam diskusi antara pemerintah dan masyarakat setempat yang mereka sepakati bahwa mereka akan diberikan dua akre (0,8 hektar) tanah untuk orang-orang yang tidak memiliki tanah dan fasilitas lain oleh pemerintah," kata Margherita.
Ketua Menteri Sarma telah menegaskan kembali janjinya membagikan tanah kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah yang telah diusir. Tanah adalah subjek yang sensitif dan kompleks di Assam. Kelompok yang mewakili penduduk asli mengklaim mereka secara demografis kewalahan oleh orang-orang asal Bengali.
Gerakan penggusuran memiliki dorongan dari kelompok-kelompok tekanan lokal. Bahkan di Darrang di mana penggusuran saat ini terjadi, beberapa organisasi lokal telah menuntut penggusuran itu.
Namun di permukaan, situasinya lebih kompleks. Hussain mengklaim keluarga mereka pertama kali membeli tanah dari orang Assam lokal ketika mereka datang pada 1982 dan kemudian lagi dari Muslim asal Bengali ketika mereka pindah ke Dhalpur dua tahun lalu. Akan tetapi, transaksi keuangan ini adalah 'Kutcha' alias tidak resmi dan memiliki sedikit nilai hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
