Busyro melanjutkan Muhammadiyah tidak akan tinggal diam atau hanya melakukan tindakan preventif menyoal arah dan permasalahan bangsa yang ada saat ini. Langkah yang paling nyata, kata dia, adalah mempersiapkan advokasi hingga riset dengan Perguruan Tinggi yang dimiliki Muhammadiyah.

‘’Muhammadiyah di sini tidak bisa tinggal diam,’’ katanya.

Membahas arah bernegara, Muhammadiyah diakatakannya fokus pada jihad konstitusi. Namun demikian, ditilik dari kacamatanya, Indonesia saat ini semakin jauh dari otentisitas, dan moralitas nilai-nilai kebangsaan. 

‘’Karena banyak korupsi dan UU yang indikasinya kuat bertentangan dengan pancasila. Saya bisa sebut, UU Minerba, UU ITE, UU Pemilu dan Pilkada, UU Omnibus Law, UU KPK dan revisi UU MK,’’ kata dia.

Semua itu, menurut Busyro, merupakan produk di era Pemerintahan Jokowi. Sehingga wajar, jika indeks korupsi dan demokrasi, lanjut dia, merosot, dan berada di bawah Timor Leste.

‘’Berarti presiden gagal memimpin menteri-menterinya. Termasuk menangani kasus Djoko Chandra dan Pinangki, itu kan memalukan sekali,’’ ucap dia.

Terkait hal tersebut, ia meminta, agar pemerintah bisa melakukan evaluasi yang fundamental dengan melibatkan masyarakat sipil secara bersama-sama. Dari hasil itu, katanya, bisa dilakukan suatu tindakan konkret.

‘’Rekomendasi saya menyoal hasil konkret itu, adalah dengan mencabut UU Parpol, UU Pemilu dan UU Pilkada melalui revisi. Karena itu semua sumber petaka korupsi politik tadi,’’ ungkap dia.

Seraya dengannya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, juga mengungkapkan hal yang serupa. Menurut Mu’ti, Muhammadiyah akan selalu berupaya meningkatkan peran dalam bidang pemberdayaan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi.

Menanggapi itu, saat ini Muhammadiyah juga telah membentuk Badan Usaha Milik Muhammadiyah dan memiliki holding company sebagai leading sektor dakwah dalam bidang ekonomi.

“Dengan penguatan dakwah dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah berharap dapat berperan lebih besar dan berbuat lebih banyak untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan spiritual, moral, dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Persyarikatan Muhammadiyah, sudah genap berusia 112 tahun pada 8 Dzulhijjah 1442 H atau bertepatan pada Ahad (18/7) kemarin. Gerakan Islam modernis ini didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada 8 Dzulhijjah 1330 H oleh KH Ahmad Dahlan.

Dalam logo Milad Muhammadiyah ke-112 kali ini, digambarkan dengan formasi angka dan warna biru serta biru muda. Di tengah-tengah logo tersebut terdapat tulisan Muhammadiyah dalam aksara Arab berwarna emas.

Muhammadiyah, selama ini, telah banyak berkiprah bagi agama dan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan layanan sosial. Ke depannya, persyarikatan ini akan terus berdakwah di bidang ekonomi.