Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia
Dikutip Middle East Eye, Selasa (6/7), analis KLP Kiran Aziz menekankan perusahaan memiliki tanggung jawab menghormati dan melindungi hak asasi manusia di negara tempat mereka beroperasi. “Konflik dapat berarti risiko pelanggaran hak asasi manusia yang sangat tinggi,” kata Aziz dalam sebuah pernyataan.
Aziz menilai perusahaan yang beroperasi di zona konflik harus berhati-hati menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan untuk melindungi individu yang rentan. Sebelumnya, KLP mengurangi aset pelabuhan India dan grup logistik Adani Ports karena hubungannya dengan pemerintah militer Myanmar. Pada Mei lalu, dana kekayaan negara Norwegia juga mengecualikan perusahaan yang terkait dengan konstruksi dan real estat karena koneksi mereka ke permukiman Israel.
Menyusul pencaplokan ilegal Tepi Barat dan Yerusalem Timur oleh Israel pada 1967, setidaknya 700 ribu orang Israel tinggal di permukiman di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Permukiman tersebut ilegal karena bertentangan dengan Konvensi Jenewa yang menganggap kekuatan pendudukan dilarang memindahkan penduduknya ke daerah-daerah yang direbut dalam perang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
