Kampanye tersebut dipresentasikan oleh para pejabat sebagai upaya memerangi radikalisme di negara dengan akar dan tradisi Islam yang dalam itu. Bulan lalu, sebuah video beredar di Internet yang diduga menunjukkan seorang pejabat polisi di kota timur Namangan menginstruksikan bawahannya memilih pria berjanggut dan memaksa mereka mencukur. Polisi mendokumentasikan prosesnya, mengambil gambar pria sebelum dan sesudah bercukur.
Namun, pihak berwenang membantah laporan tersebut. Mereka mengatakan dalam beberapa kasus warga diminta mencukur jenggot agar memiliki penampilan yang sesuai dengan foto mereka dalam dokumen identifikasi. Ketua kelompok hak asasi manusia Ezgulik (Welas Asih) yang berbasis di Tashkent, Abdurakhman Tashanov mengatakan organisasinya mencatat banyak kasus di mana polisi memaksa Muslim mencukur jenggot mereka.
"Memiliki jenggot adalah masalah pribadi dan adalah keliru untuk menganiaya seseorang atau memaksa seseorang bercukur. Namun, di negara kami, jenggot dianggap sebagai tanda radikalisme dan pria berjenggot diperlakukan dengan prasangka," kata Tashanov.
Dua tahun lalu, Shuhrat Ganiev yang saat itu menjabat sebagai gubernur wilayah timur Ferghana menolak memberikan pinjaman kepada petani lokal hanya karena dia memiliki jenggot. Pada 2016, penggemar sepak bola dengan jenggot tidak diizinkan masuk ke stadion di kota Bukhara dan polisi menginstruksikan mereka bercukur sebelum menyaksikan pertandingan.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Juni 2020, Uzbekistan terus membatasi kebebasan beragama dengan memaksa umat Islam mencukur jenggot mereka dan melarang mengenakan jilbab di sekolah dan kantor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
