“Idenya di sini adalah membungkam para pemimpin Muslim secara politis dan mengontrol opini Muslim,” kata Muhammad, dilansir TRT World, Jumat (28/5).
Sementara itu, pemerintah dan kelompok lain tidak segan-segan berpihak pada penindas minoritas ini dengan mendukung mereka secara politik atau menjual senjata kepada mereka. Pendirian ganda ini hanya berlaku bagi umat Islam.
Jika Muslim di negara lain dapat melakukan aksi unjuk rasa pro-Palestina dengan tertib, Muslim di Prancis harus menghadapi polisi yang mengarahkan gas air mata kepada para demonstran. Padahal massa sudah melakukan aksi tersebut dengan tertib dan damai.
“Ini adalah paradoks Prancis. Pembatasan tidak hanya untuk Muslim, tapi setiap orang yang berbicara mendukung Palestina akan menjadi sasaran,” ucap dia.
Perwira militer mengancam pemerintah dengan perang saudara jika berurusan dengan Muslim. Dengan jajak pendapatnya yang anjlok, ini membuat Macron melarang protes pro-Palestina dan menjadi sinyal bagi sayap kanan bahwa pemerintahnya bersedia untuk menghalangi.
“Dampaknya secara politis menghancurkan di Prancis. Kami sekarang memiliki pemerintahan yang mematuhi dan melaksanakan agenda yang didiktekan oleh sayap kanan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
